JurnalLugas.Com — Meski produksi dan stok cadangan beras nasional mengalami lonjakan signifikan, harga beras di pasaran justru tetap merangkak naik. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya anomali tren harga beras di Indonesia selama Mei 2025.
Berdasarkan rilis resmi BPS, harga beras secara tahunan (year-on-year) pada Mei 2025 meningkat sebesar 2,37%. Namun secara bulanan (month-to-month), justru tercatat penurunan tipis sebesar 0,01% dibanding April 2025.
Kenaikan lebih terasa terjadi di tingkat grosir dan eceran. Di pasar grosir, harga beras Mei 2025 tercatat naik 0,05% dari bulan sebelumnya dan meningkat 2,07% dibanding Mei 2024. Sementara di tingkat eceran, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam dengan harga yang naik 2,46% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan.
Produksi dan Cadangan Beras Naik Tajam
Ironisnya, harga beras naik justru saat pasokan berlimpah. Masih mengacu pada data BPS, produksi beras nasional Januari–April 2025 tercatat mencapai 14,01 juta ton, naik drastis 26,54% dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 11,07 juta ton.
Kementerian Pertanian (Kementan) pun mengonfirmasi stok cadangan beras pemerintah (CBP) per 31 Mei 2025 telah tembus 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah sejak Bulog berdiri tahun 1969. Penyerapan beras lokal oleh Bulog hingga akhir Mei mencapai 2,429 juta ton, mencetak rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir — bahkan melampaui rata-rata lima tahun terakhir lebih dari 400%.
Mentan: Ada Permainan Harga!
Menteri Pertanian Amran Sulaiman angkat suara menanggapi fenomena ini. Dalam pernyataan tegas saat ditemui di kompleks Istana Presiden, Jakarta, pada Senin (2/6/2025), Amran menyebut adanya permainan harga oleh pihak-pihak tertentu di jalur distribusi.
“Harga grosir turun, tapi harga eceran naik. Kalau di petani dan grosir turun, tapi di tingkat pengecer naik, ya itu artinya ada permainan,” ujar Amran.
Ia juga menyoroti rantai pasok yang terlalu panjang, yang menjadi celah permainan harga. Menurutnya, salah satu solusi jangka panjang adalah melalui penguatan Koperasi Merah Putih guna memangkas jalur distribusi dari delapan tahap menjadi hanya tiga: produsen – koperasi – konsumen.
Peringatan Inflasi dan Intervensi Pemerintah
Sebelumnya, BPS dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 26 Mei lalu telah mengingatkan soal potensi inflasi dari sektor pangan, khususnya beras. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menilai intervensi diperlukan mengingat harga beras yang terus merangkak naik.
Amran menambahkan, pada Juni ini pemerintah menargetkan penyerapan 400.000 hingga 500.000 ton setara beras dari hasil gabah petani dalam negeri melalui Bulog.
Lonjakan produksi dan stok seharusnya menjadi penopang stabilitas harga. Namun tanpa pengawasan distribusi yang ketat dan reformasi tata niaga yang menyeluruh, upaya menjaga stabilitas harga beras akan terus menghadapi tantangan serius.
Baca berita ekonomi dan kebijakan pangan terkini lainnya di JurnalLugas.Com
