JurnalLugas.Com – Pemerintah Tiongkok melayangkan protes keras terhadap pernyataan bersama empat menteri pertahanan dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Filipina yang menuding China sebagai ancaman utama di kawasan Laut China Selatan dan Laut China Timur. Pernyataan itu dinilai Beijing sebagai narasi palsu yang bertujuan memperkeruh situasi geopolitik di Asia Pasifik.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada Selasa (3/6/2025), mengecam keras pernyataan yang dilontarkan dalam forum keamanan regional Shangri-La Dialogue di Singapura. Ia menyebut keempat negara tersebut berani menyebarkan tuduhan palsu mengenai “ancaman Tiongkok” serta memicu ketegangan di kawasan melalui isu Laut China Selatan dan Laut China Timur.
“Politik blok dan konfrontasi adalah warisan mentalitas Perang Dingin. Pendekatan seperti ini tak sesuai zaman dan ditolak oleh negara-negara kawasan. China tidak akan gentar mempertahankan kedaulatan serta hak maritim kami,” tegas Lin Jian.
Tuduhan Destabilisasi China di Laut China Selatan
Dalam pertemuan pada 31 Mei lalu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Menhan Jepang Nakatani Gen, Menhan Filipina Gilberto Teodoro Jr., serta Wakil Perdana Menteri Australia merangkap Menhan, Richard Marles, menyatakan keprihatinan atas tindakan provokatif China di kawasan.
Keempat menteri pertahanan itu menyuarakan keprihatinan serius terhadap tindakan unilateral Beijing yang dinilai berupaya mengubah status quo secara paksa. Mereka menekankan pentingnya penyelesaian damai, penghormatan terhadap hukum internasional, serta perlindungan kebebasan navigasi di jalur laut vital tersebut.
Kritik China terhadap Blok Pertahanan Empat Negara
Menanggapi hal tersebut, China menuding AS dan sekutunya tengah memainkan politik adu domba dengan membentuk kelompok eksklusif yang memojokkan Beijing. Lin Jian meminta negara-negara tersebut berhenti memutarbalikkan fakta dan menghalangi upaya dialog damai antara negara-negara yang bersengketa.
“Aliansi kecil seperti ini justru memperkeruh keadaan dan menciptakan instabilitas. Mereka menyebar narasi yang menyesatkan dan mengganggu jalannya solusi diplomatik,” katanya.
Proyek Militer Bersama dan Peran ASEAN
Empat negara juga menyepakati langkah konkret memperkuat infrastruktur pertahanan di kawasan. Beberapa proyek yang diumumkan termasuk pemasangan radar pengawasan udara buatan Jepang di Pangkalan Udara Wallace, serta integrasi sistem sensor udara oleh AS dan dukungan Australia untuk fasilitas militer Filipina di Laut China Selatan.
Menhan Filipina Gilberto Teodoro menegaskan bahwa aliansi pertahanan ini bersifat inklusif dan berlandaskan hukum internasional. Ia menyebut kemitraan ini akan membawa stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan, khususnya negara-negara yang terdampak langsung oleh aktivitas militer China.
“Mereka yang paling rentan harus dilindungi dari tindakan sepihak yang berlebihan,” ujarnya.
Sementara itu, Menhan Jepang Nakatani menganggap tindakan China di kawasan semakin provokatif, sementara AS menyoroti bahwa pembangunan militer China merupakan yang terbesar sejak Perang Dunia II.
Penegasan Komitmen terhadap Indo-Pasifik
Keempat negara sepakat bahwa keamanan kawasan harus tetap dikawal melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN. Mereka menegaskan dukungan terhadap prinsip-prinsip yang termuat dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai landasan utama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik.
Meski tensi meningkat, harapan terhadap dialog dan solusi diplomatik tetap terbuka. Namun, perang narasi dan penguatan aliansi tampaknya akan terus mewarnai dinamika strategis Asia Timur dan Tenggara dalam waktu dekat.
Sumber: JurnalLugas.Com
