JurnalLugas.Com – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, melakukan perombakan kabinet besar-besaran sebagai respons terhadap tekanan politik yang semakin memuncak terkait sengketa perbatasan dan ketidakstabilan koalisi pemerintahannya.
Pengumuman resmi perombakan ini disampaikan melalui Lembaran Negara yang telah disahkan oleh Raja Maha Vajiralongkorn. Dalam susunan kabinet baru tersebut, beberapa posisi strategis mengalami perubahan signifikan. Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Jatuporn Buruspat, mantan pejabat birokrasi, yang kini dipercaya menduduki jabatan Menteri Perdagangan. Sementara itu, tokoh senior dari Partai Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, dipindahkan dari Kementerian Pertahanan ke Kementerian Dalam Negeri.
Menariknya, Paetongtarn sendiri kini merangkap jabatan sebagai Menteri Kebudayaan. Langkah ini dinilai sebagai strategi politik untuk memastikan kehadirannya tetap sah dalam kabinet apabila pengadilan kelak memutuskan menangguhkan statusnya sebagai perdana menteri, menyusul gugatan hukum yang tengah berlangsung atas keabsahan pengangkatannya.
Perombakan kabinet ini adalah yang pertama sejak Paetongtarn menjabat pada Agustus lalu. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mempertahankan dukungan dari partai-partai kecil yang masih tergabung dalam koalisi pemerintah, terlebih setelah hengkangnya Partai Bhumjaithai partai koalisi terbesar kedua bulan lalu. Mundurnya Bhumjaithai mengakibatkan kekuatan mayoritas di parlemen menyusut drastis, hanya menyisakan sekitar 255 kursi dari total 495 kursi.
Krisis ini dipicu oleh bocornya percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar mengkritik militer Thailand terkait ketegangan di wilayah perbatasan. Dampaknya, delapan posisi kabinet menjadi kosong dan tekanan politik terhadap pemerintahannya semakin menguat.
Meski begitu, Paetongtarn tetap menyatakan komitmennya untuk menuntaskan masa jabatan dua tahunnya. “Kami tidak akan mundur. Perombakan ini demi menjaga stabilitas negara dan memastikan jalannya pemerintahan tetap efektif,” ujar Paetongtarn dalam konferensi pers, Senin (1/7).
Ketidakpastian politik ini telah berimbas pada sektor keuangan. Bursa saham Thailand tercatat mengalami penurunan tajam hingga 22% sepanjang tahun berjalan, menjadikannya salah satu pasar saham dengan performa terburuk secara global. Investor kini berharap bahwa langkah-langkah stabilisasi politik dapat memulihkan kepercayaan pasar.
Secara ekonomi, Thailand masih dihantui tingginya utang rumah tangga dan lemahnya pertumbuhan ekonomi, meski pemerintah telah mengucurkan stimulus dalam jumlah besar. Di sisi lain, harapan muncul dari negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, yang berpotensi menurunkan tarif impor sebesar 36% atas produk ekspor Thailand ke pasar AS.
Namun, prospek pemulihan ekonomi tetap dibayangi oleh menurunnya arus wisatawan asal Tiongkok dan kelesuan investasi sektor swasta. Di saat bersamaan, Partai Pheu Thai yang didukung keluarga Shinawatra semakin memperkuat cengkeramannya atas kementerian-kementerian strategis, termasuk keuangan, luar negeri, transportasi, dan dalam negeri. Hal ini memperkuat spekulasi bahwa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra masih memainkan peran penting di balik layar, dalam upaya mempertahankan dominasi Pheu Thai di pemerintahan.
Sementara oposisi bersiap mengajukan mosi tidak percaya, publik Thailand dan pengamat politik regional akan terus mencermati bagaimana Paetongtarn dan kabinet barunya menavigasi tantangan politik dan ekonomi yang kompleks dalam beberapa bulan ke depan.
Kunjungi berita politik dan hukum teraktual lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
