JurnalLugas.Com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kualitas beras yang digunakan dalam program bantuan sosial (bansos) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak boleh dikompromikan. Ia menyatakan, beras yang mengalami kerusakan atau tidak layak konsumsi sama sekali tidak diperkenankan untuk didistribusikan kepada masyarakat.
“Kami sudah tegaskan ke Bulog, jangan ada beras berkualitas buruk yang dikirimkan, apalagi untuk bansos dan SPHP. Masyarakat berhak mendapatkan beras yang layak dan baik,” ujar Amran dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, Amran menyebut bahwa hingga saat ini Kementerian Pertanian belum menemukan adanya laporan resmi terkait temuan beras rusak di gudang Bulog. Namun, ia tetap meminta agar proses pengecekan kualitas di setiap titik penyimpanan dilakukan secara ketat dan menyeluruh.
“Kalau memang ada beras yang rusak, jangan didistribusikan. Tapi sampai sekarang belum ada laporan masuk ke kami,” imbuhnya.
Anggaran Tambahan Cair, Penyaluran Bansos Dimulai Juli
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa bantuan pangan beras segera digulirkan setelah dana anggaran tambahan resmi tersedia.
“Beberapa program bantuan mulai jalan bulan Juli karena dananya baru bisa digunakan sekarang,” jelas Airlangga dalam keterangan terpisah.
Program bantuan pangan beras merupakan bagian dari kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Penyaluran ini menyasar 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan data yang bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Total kebutuhan anggaran belanja tambahan (ABT) untuk realisasi program ini diperkirakan mencapai Rp4,9 triliun.
Bapanas Pastikan Distribusi Segera Dilaksanakan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan penyaluran bantuan pangan dapat segera dilakukan setelah mendapatkan penugasan resmi melalui forum pemerintah.
“Begitu ada penugasan dalam rapat terbatas dan ABT tersedia, kami langsung bergerak. Dan saat ini ABT sudah dikonfirmasi ada,” ucap Arief.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran akan dilakukan secara ‘one shoot’, yaitu pengiriman untuk dua bulan sekaligus. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras dalam satu kali pengiriman, terutama untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia.
“Distribusi dimulai Juli ini. Target utama mencakup daerah yang paling membutuhkan, termasuk wilayah Indonesia bagian timur,” tambahnya.
Program ini menjadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di kuartal kedua 2025.
Baca Berita lainnya di: JurnalLugas.Com
