JurnalLugas.Com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau masyarakat agar tidak lagi bergantung pada pinjaman dari rentenir atau yang dikenal sebagai “bank emok”. Pemerintah kini menyediakan solusi alternatif melalui program Pembiayaan Mikro Perumahan, atau disebut juga “Pembiayaan Home”.
Dalam kegiatan peluncuran kolaborasi pembiayaan tersebut di Subang, Jawa Barat, pada Rabu (23/7/2025), Maruarar menegaskan pentingnya program ini untuk membantu masyarakat membangun atau merenovasi rumah tanpa harus terjebak bunga tinggi dari pinjaman ilegal.
“Kami mengapresiasi kerja sama dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lewat program ini, masyarakat punya akses pembiayaan resmi yang lebih aman dan ringan,” ujar Maruarar saat memberikan sambutan.
Menurutnya, banyak warga yang terpaksa meminjam kepada rentenir karena sulitnya akses ke lembaga keuangan formal. Program “Pembiayaan Home” hadir sebagai jawaban dengan proses cepat dan bunga terjangkau.
“Daripada meminjam ke sumber yang tidak resmi, lebih baik menggunakan fasilitas dari pemerintah. Prosedurnya lebih sederhana dan biayanya jauh lebih manusiawi,” ungkapnya.
Solusi Nyata, Bukan Retorika
Maruarar mengaku prihatin dengan praktik pinjaman rentenir yang menjamur di banyak wilayah, termasuk di desa-desa. Menurutnya, program “Pembiayaan Home” tidak hanya memberikan alternatif, tetapi juga memberdayakan masyarakat.
“Kami tidak hanya berbicara soal larangan, tapi menghadirkan solusi konkret. Program ini menjadi pilihan yang masuk akal bagi masyarakat kecil,” ujarnya.
Pada malam sebelumnya, Maruarar juga menggelar kampanye sosialisasi program di kediaman Gubernur Jabar, Lembur Pakuan, yang dihadiri jajaran pejabat pusat dan daerah, termasuk perwakilan dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BP Tapera, dan Bank BJB.
Pinjaman Cepat, Modal Usaha dan Renovasi Rumah
Sejumlah warga, khususnya ibu rumah tangga, telah memanfaatkan program ini. Mereka mendapatkan pinjaman mulai dari Rp1 juta untuk usaha kecil dan renovasi rumah, dengan bunga rendah dan pencairan dalam tiga hari.
Selain itu, pemerintah juga secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 20 penerima KPR FLPP dari Bank BJB.
“Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh masyarakat dapat fasilitas terbaik di bidang perumahan. Kami wujudkan dengan program pembebasan BPHTB dan PBG untuk rumah subsidi,” tambah Maruarar.
Ia menyebut terdapat lebih dari 26 juta rumah tidak layak huni (RTLH) secara nasional yang butuh peningkatan kualitas. Jawa Barat disebut menjadi salah satu provinsi dengan jumlah RTLH tertinggi.
Tanah Makin Terbatas, Solusi Harus Inovatif
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keterbatasan lahan di tengah tingginya kebutuhan rumah menjadi tantangan tersendiri di wilayahnya. Menurutnya, pembiayaan mikro menjadi peluang besar bagi warga yang ingin memperbaiki tempat tinggal tanpa beban berat.
“Lewat program ini, warga yang sudah memiliki tanah atau rumah sederhana bisa melakukan renovasi dengan cicilan ringan. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal,” kata Dedi.
Kolaborasi BUMN untuk Rakyat
Direktur Utama PT SMF (Persero), Ananta Wiyogo, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menggencarkan kerja sama dengan lembaga lain seperti PNM untuk memperluas jangkauan pembiayaan. Ia menyebut bahwa proses pinjaman kini jauh lebih efisien dibanding sebelumnya.
“Dulu masyarakat kesulitan karena prosedurnya rumit dan lama. Sekarang cukup tiga hari, proses bisa selesai. Ini kemajuan besar,” jelas Ananta.
Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Sunar Basuki, menambahkan bahwa “Pembiayaan Home” merupakan bagian dari strategi pemberdayaan nasabah Mekaar, khususnya ibu-ibu pra sejahtera.
“Kami tidak hanya memberikan dana, tapi juga pelatihan usaha, pendampingan perizinan, hingga edukasi keuangan. Ini pendekatan menyeluruh,” ujarnya.
Hingga Juni 2025, kerja sama antara PNM dan SMF telah menyalurkan pembiayaan mikro senilai Rp1,7 triliun secara nasional. Di Kabupaten Subang sendiri, terdapat lebih dari 141.000 nasabah aktif yang memanfaatkan layanan ini.
Program “Pembiayaan Home” hadir sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan memperluas akses rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.
📌 Selengkapnya tentang program perumahan dan pemberdayaan ekonomi lainnya bisa dibaca di JurnalLugas.Com.
