JurnalLugas.Com – Gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja akhirnya resmi diberlakukan tepat pada pukul 24.00 waktu setempat, Senin malam, 28 Juli 2025. Kesepakatan ini menjadi titik balik penting setelah hampir sepekan kedua negara terlibat dalam pertempuran sengit di kawasan perbatasan yang telah lama dipersengketakan.
Deklarasi damai ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang bertindak sebagai mediator dalam proses negosiasi yang berlangsung intensif di Kuala Lumpur. Ia menyatakan bahwa kedua pihak, yakni Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai, telah menyepakati gencatan senjata “segera dan tanpa syarat” demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.
“Kami bersyukur kedua negara bersedia menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini,” ujar Anwar Ibrahim dalam konferensi pers bersama, Senin malam.
Puluhan Korban Jatuh, Termasuk Personel Militer
Gencatan senjata ini menjadi respons cepat atas eskalasi konflik bersenjata yang terjadi sejak pekan lalu di kawasan sengketa antara Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani (Thailand). Serangkaian bentrokan bersenjata dilaporkan menyebabkan puluhan orang tewas, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Pertempuran sengit dipicu oleh insiden tembakan lintas batas yang terjadi pada 28 Mei 2025, menewaskan seorang tentara Kamboja. Sejak saat itu, ketegangan kian memuncak dengan adanya saling tuding pelanggaran wilayah dan pengerahan pasukan tambahan ke titik-titik perbatasan.
“Kami kehilangan banyak nyawa hanya dalam hitungan hari. Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut,” ujar seorang pejabat senior Kamboja yang enggan disebutkan namanya, dikutip dari siaran pers Kementerian Pertahanan.
Perbatasan Preah Vihear: Titik Panas yang Terlupakan
Daerah di sekitar Candi Preah Vihear merupakan wilayah yang telah lama menjadi sumber ketegangan antara Bangkok dan Phnom Penh. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 memutuskan bahwa wilayah candi berada di bawah kedaulatan Kamboja, klaim teritorial di sekitarnya tetap diperdebatkan hingga hari ini.
Selama lebih dari dua dekade terakhir, wilayah ini kerap menjadi ajang konfrontasi militer skala kecil, namun konflik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
“Sengketa ini menyimpan luka sejarah yang dalam dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui kekuatan militer,” ujar analis kawasan ASEAN, D. Suryanto.
Malaysia Jadi Kunci Diplomasi
Dalam krisis terbaru ini, Malaysia muncul sebagai aktor kunci yang berhasil mendamaikan dua negara bertetangga tersebut. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memimpin pertemuan bilateral tertutup yang berlangsung selama dua hari di Kuala Lumpur, difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Sekretariat ASEAN.
Pihak Malaysia menegaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya demi meredam konflik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara yang tengah menghadapi tekanan geopolitik global.
“Malaysia berkomitmen mendorong ASEAN untuk lebih aktif menjadi penengah konflik internal regional,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis.
Janji untuk Terus Berdialog
Sebagai bagian dari kesepakatan damai, Thailand dan Kamboja akan membentuk tim pemantau bersama dan membuka jalur komunikasi militer langsung untuk mencegah terjadinya salah paham di masa mendatang. Kedua negara juga berkomitmen untuk melibatkan ASEAN dalam setiap diskusi lanjutan mengenai status wilayah sengketa.
Pihak Thailand menyatakan bahwa gencatan senjata ini merupakan “langkah awal menuju normalisasi hubungan” dan berharap perjanjian perdamaian menyeluruh dapat disusun dalam beberapa bulan ke depan.
“Kami menaruh harapan besar agar tragedi kemanusiaan ini menjadi pelajaran bersama,” ujar Penjabat PM Thailand, Phumtham, dalam pernyataan persnya.
Reaksi Masyarakat Internasional dan Harapan Ke Depan
Beberapa negara anggota ASEAN menyambut baik gencatan senjata ini. Singapura, Vietnam, dan Indonesia memuji langkah diplomatik Malaysia serta menyarankan pembentukan forum penyelesaian sengketa permanen di bawah koordinasi ASEAN.
Sementara itu, masyarakat sipil di kedua negara menanggapi perkembangan ini dengan campuran rasa syukur dan waswas. Mereka berharap kesepakatan tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar diterapkan secara nyata di lapangan.
“Anak saya hampir kehilangan ayahnya di perbatasan. Saya hanya ingin perdamaian,” tutur Sophea, seorang ibu asal Preah Vihear yang diwawancarai media lokal Kamboja.
Meski gencatan senjata telah berlaku, pengamat menilai bahwa tantangan utama ke depan adalah menjaga kepercayaan antara kedua negara dan merumuskan penyelesaian jangka panjang yang melibatkan akar sejarah, budaya, dan geopolitik kawasan.
Pemberlakuan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja menjadi momen penting dalam sejarah konflik kedua negara. Dengan keterlibatan aktif Malaysia dan dukungan ASEAN, harapan untuk perdamaian permanen tampaknya semakin terbuka. Namun, upaya konkret dalam membangun kepercayaan dan menyelesaikan akar masalah tetap menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Baca berita terkini dan analisis mendalam lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
