JurnalLugas.Com – Raksasa manajemen aset global BlackRock masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu destinasi favorit untuk investasi, khususnya melalui kepemilikan surat utang negara. Perusahaan ini terus meningkatkan porsi pada obligasi berjangka menengah hingga panjang, meskipun kondisi politik dalam negeri tengah dilanda ketidakpastian.
Menurut Navin Saigal, Head of Fundamental Fixed Income BlackRock untuk Asia Pasifik, langkah pergeseran investasi dari tenor pendek menuju obligasi jangka 10 hingga 15 tahun dilakukan karena instrumen tersebut lebih tahan terhadap dinamika kebijakan moneter.
“Perubahan kebijakan suku bunga, baik dari Bank Indonesia maupun The Fed, tidak terlalu berdampak pada obligasi tenor panjang. Itu sebabnya kami tetap mempertahankan posisi di Indonesia,” jelas Saigal dalam pernyataannya, Selasa (2/9/2025).
Ia menegaskan, gejolak politik yang belakangan marak tidak serta-merta membuat BlackRock menarik diri. “Kondisi terbaru justru mengingatkan pentingnya margin keamanan dalam investasi, serta strategi diversifikasi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Gejolak Politik Tak Goyahkan Investor
Indonesia beberapa pekan terakhir diguncang demonstrasi besar terkait kenaikan biaya hidup dan ketidakpuasan publik terhadap kesenjangan sosial. Situasi itu memicu aksi jual saham dan obligasi di pasar keuangan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto terpaksa membatalkan agenda kunjungan ke China akibat tensi politik yang meningkat.
Meski demikian, BlackRock melihat faktor fundamental Indonesia masih menjanjikan. Saigal menilai, imbal hasil riil obligasi Indonesia yang mencapai sekitar 3 persen memberikan premi risiko yang cukup menarik bagi investor global.
“Posisi kepemilikan asing pada obligasi Indonesia kini di titik terendah dalam puluhan tahun. Ironisnya, hal ini justru bisa menjadi peluang terciptanya perubahan struktural positif dalam jangka panjang,” ujarnya.
Porsi Obligasi Indonesia di Mata BlackRock
Dalam kurun waktu 12 hingga 18 bulan terakhir, BlackRock secara konsisten menambah porsi kepemilikan obligasi Indonesia. Angkanya kini diperkirakan berada pada kisaran 5 sampai 15 persen dari total portofolio kawasan Asia.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga akhir Agustus 2025, porsi kepemilikan asing terhadap surat utang negara hanya sekitar 15 persen. Angka ini jauh menurun dibandingkan tahun 2020 ketika investor asing menguasai 39 persen pasar obligasi domestik.
Sri Mulyani Jadi Faktor Kepercayaan Pasar
Selain faktor yield, kredibilitas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjadi perhatian investor. Ia dianggap mampu menjaga disiplin fiskal dan memberikan sinyal positif mengenai arah kebijakan pemerintah ke depan.
Sri Mulyani sendiri menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola kebijakan, termasuk dalam menjaga stabilitas APBN. Pernyataan tersebut dipandang sebagai jaminan bahwa pemerintah tetap berupaya menghadirkan kepastian bagi pasar.
Prospek Jangka Panjang
Meski gejolak politik diperkirakan masih akan berlanjut dalam jangka pendek, banyak analis menilai daya tarik Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, demografi produktif, serta peluang reformasi struktural menjadi daya tarik utama bagi investor global.
Dengan strategi BlackRock yang memperbesar porsi pada obligasi tenor panjang, sinyal kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia semakin jelas. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pasar global masih melihat Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan di kawasan Asia.
Baca berita terkini lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
