JurnalLugas.Com — Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, memaparkan pagu anggaran Kementerian Transmigrasi tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas, memperkuat manajemen, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.
“Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan, pagu anggaran Kementrans tahun 2026 ditetapkan Rp1,902 triliun,” ujar Mentrans saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (5/9/2025).
Komposisi Anggaran
Dari total pagu 2026, terdapat dua program utama:
- Dukungan manajemen senilai Rp564 miliar.
- Program teknis sebesar Rp1,3 triliun untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi.
Menurut Mentrans, rincian anggaran terbagi dalam empat komponen: belanja gaji pegawai 5 persen, belanja barang operasional 16 persen, belanja mandatori 12 persen, dan prioritas presiden yang mendominasi 67 persen.
Secara detail, dana tersebut mencakup:
- Gaji pegawai Rp114 miliar.
- Operasional rutin Rp295 miliar.
- Belanja mandatori Rp228 miliar.
- Aspirasi pemerintah daerah Rp272 miliar.
Program Unggulan
Beberapa program unggulan turut mendapatkan alokasi besar. Program Trans Patriot menjadi yang terbesar dengan Rp597 miliar, digunakan untuk pemberian 1.000 beasiswa S2 serta pengiriman 1.000 tim ekspedisi patriot ke kawasan transmigrasi.
Selain itu, Program Trans Tuntas mendapat Rp9,4 miliar. Program ini fokus pada penyelesaian persoalan lahan, mulai dari pendataan, sertifikasi, hingga penyelesaian sengketa. Tujuannya memberikan kepastian hak bagi transmigran sekaligus menciptakan kawasan transmigrasi yang legal dan produktif.
Kemudian ada Program Trans Karya Nusantara dan Lokal dengan alokasi Rp229 miliar. Program ini diarahkan untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi agar mampu menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Sementara itu, dukungan manajemen dialokasikan Rp153 miliar untuk memperlancar pelaksanaan seluruh program.
Alternatif Pendanaan
Mentrans menegaskan, pihaknya juga akan mengupayakan sumber pendanaan lain di luar APBN. “Ke depan, kami akan menjaring investasi, mendorong industrialisasi kawasan transmigrasi, serta memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak dari kebijakan transmigrasi,” ujarnya.
Dengan strategi itu, Kementrans berharap pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada anggaran negara, melainkan juga membuka ruang partisipasi dunia usaha dan masyarakat.
Baca berita selengkapnya di 👉 JurnalLugas.Com
