JurnalLugas.Com — Sorotan tajam kembali mengarah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah mencuat besarnya tunjangan rumah yang diterima para anggota. Di sejumlah wilayah, nilainya menembus puluhan juta rupiah per bulan, bahkan di Jawa Tengah tercatat hampir Rp80 juta untuk pimpinan dewan.
Padahal, publik menilai kinerja wakil rakyat di daerah masih jauh dari harapan. Kehadiran mereka dalam sidang kerap dipertanyakan, sementara pengawasan terhadap eksekutif sering kali dinilai lemah.
Di Jawa Tengah, tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD mencapai Rp79,63 juta per bulan, sedangkan anggota sekitar Rp47 juta. Di Jawa Barat, Pergub Nomor 189 Tahun 2021 menetapkan tunjangan Ketua DPRD Rp71 juta per bulan, meski DPRD setempat memastikan tidak akan ada kenaikan fasilitas.
Adapun di Kota Depok, Perwali Nomor 97 Tahun 2021 menetapkan tunjangan Ketua DPRD Rp45 juta per bulan. Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna, menyebut regulasi ini memang sesuai aturan pemerintah pusat, namun tetap akan dievaluasi.
“Besaran tunjangan ini akan dikaji kembali bersama pemerintah kota dan dipastikan sesuai aturan serta bisa diterima masyarakat,” ucap Ade.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai tunjangan besar itu tidak mencerminkan kebutuhan riil anggota DPRD. Menurutnya, hampir semua anggota dewan telah berdomisili di daerah asal dan memiliki rumah pribadi.
“Sulit dipahami logikanya, karena tunjangan rumah justru tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Uang negara yang semestinya untuk kesejahteraan publik malah dialokasikan untuk fasilitas yang tidak digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Lucius.
Di sisi lain, masyarakat mengeluhkan ketimpangan. Saat rakyat berjuang dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas, wakil rakyat justru menikmati fasilitas mewah. Tidak sedikit publik yang menilai kinerja DPRD belum menunjukkan kualitas sepadan dengan fasilitas yang diterima.
Harapan masyarakat sederhana: wakil rakyat hadir untuk memperjuangkan kepentingan warga, bukan hanya memanfaatkan jabatan untuk fasilitas pribadi. Tunjangan rumah bernilai puluhan juta rupiah akan terasa adil bila diimbangi kinerja yang benar-benar membela kepentingan rakyat.
Baca berita politik lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
