JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meluruskan isu terkait impor beras yang sempat menimbulkan kebingungan publik. Ia menegaskan bahwa beras impor yang masuk ke Indonesia bukan untuk konsumsi rumah tangga, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran dengan menu tertentu.
Sudaryono mencontohkan, restoran Jepang membutuhkan beras asal Jepang dengan ciri butiran kecil, sedangkan restoran Arab maupun India menggunakan beras basmati yang memang tidak bisa digantikan dengan beras lokal.
“Beras impor itu bukan untuk masyarakat luas, melainkan khusus untuk restoran yang butuh jenis tertentu. Misalnya restoran Jepang pakai beras Jepang, atau masakan India dan Arab yang memang harus menggunakan basmati,” jelasnya di Jakarta, Rabu (10/9).
Ia menegaskan impor tersebut bersifat terbatas dan tidak boleh disamakan dengan beras medium, yakni jenis beras konsumsi rumah tangga. Menurutnya, stok beras medium nasional dipastikan aman karena dipenuhi dari produksi petani lokal.
“Yang dimaksud tidak impor adalah beras konsumsi masyarakat. Untuk beras medium kita tidak impor, kebutuhan dipenuhi petani dalam negeri,” ujar Sudaryono usai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian Popmasepi.
Selain beras, pemerintah juga menargetkan tidak melakukan impor jagung mulai 2025. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas petani serta dukungan kebijakan dari Kementerian Pertanian. Hal serupa juga berlaku pada komoditas gula konsumsi dengan tujuan swasembada.
Sudaryono menyebut target tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajarannya, termasuk dirinya, berkomitmen penuh untuk mewujudkan kemandirian pangan.
“Presiden sudah tetapkan target. Kami bersama Pak Mentan Amran siap mendukung agar 2025 tidak ada impor beras, jagung, maupun gula konsumsi,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sepanjang 2025 tidak ada impor beras, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3-4 juta ton. Ia menyebut stok beras nasional per September 2025 sudah mencapai 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 1-2 juta ton.
Menurut Amran, pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan pangan nasional sekaligus gagasan besar Presiden Prabowo dalam menjaga kedaulatan pangan. “Masyarakat harus bangga karena ketahanan pangan semakin kokoh,” pungkasnya.
