JurnalLugas.Com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta kementerian serta lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
Arahan tersebut ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kemenkes RI, Jakarta, Minggu (28/9/2025). Rakor dihadiri oleh Kemenko Pangan, Kemendagri, Kemenkes, Kantor Staf Kepresidenan, Badan POM, Badan Komunikasi Pemerintah, serta BGN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden. Ia menegaskan, pemerintah kini menaruh perhatian serius terhadap status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG, termasuk yang terjadi di Bandung Barat.
“Prioritas kita saat ini adalah memastikan program MBG berjalan aman. Presiden meminta agar tidak ada lagi kejadian serupa,” kata Prasetyo kepada wartawan.
Evaluasi SPPG dan Standar Higienis
Dalam kesempatan berbeda, Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memastikan keamanan makanan di program MBG.
Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditemukan bermasalah akan dihentikan sementara hingga evaluasi dan investigasi selesai dilakukan.
“Kami memperkuat sistem di BGN. Bila ada SPPG yang tidak memenuhi standar, maka harus diberhentikan sementara,” jelas Zulkifli.
Ia juga menekankan pentingnya Sertifikat Laik Higienis (SLHS) sebagai syarat mutlak bagi seluruh penyedia layanan gizi.
“Setiap penyelenggara MBG wajib memiliki SLHS. Itu aturan yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Selain itu, Zulkifli meminta agar puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) ikut dilibatkan untuk melakukan pengawasan rutin di lapangan.
Peran Daerah Dikuatkan
Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu (1/10/2025) mendatang untuk menyusun strategi berikutnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan pihaknya akan menggelar rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9).
“Besok pagi pukul 08.00 WIB, kami akan mengundang kepala daerah, dinas kesehatan, serta dinas pendidikan untuk menerima arahan langsung dari Menkes,” ujar Tito.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting agar pengawasan terhadap standar higienis di setiap SPPG bisa berjalan lebih optimal.
Rakor yang berlangsung sejak siang itu juga dihadiri oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.
Berita lengkap lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
