JurnalLugas.Com — Setelah sempat dihentikan karena pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP), sebanyak 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dinyatakan siap kembali melayani masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, usai rapat evaluasi di Jakarta.
“Sebanyak 12 SPPG sudah selesai menjalani evaluasi dan siap beroperasi kembali,” ujar Dadan dalam keterangan persnya, Senin (27/10).
Menurut Dadan, seluruh satuan layanan tersebut telah melalui proses pembenahan menyeluruh agar sesuai dengan ketentuan terbaru. Ia menegaskan, langkah ini penting untuk menjamin keamanan dan kualitas dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
“Lokasinya tersebar di beberapa daerah. Semua sudah melakukan perbaikan signifikan agar bisa kembali memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Evaluasi Ketat dan Standar Baru
BGN menyampaikan bahwa proses evaluasi difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan SOP, termasuk pelatihan ulang bagi para pengelola. Selain itu, pihaknya juga mengeluarkan panduan operasional baru yang wajib diterapkan oleh seluruh SPPG di Indonesia.
Bila ditemukan pelanggaran di kemudian hari, BGN menegaskan akan segera melakukan investigasi. Operasional unit yang bermasalah akan dihentikan sementara hingga hasil investigasi selesai.
“Biasanya proses ini berlangsung antara dua minggu hingga dua bulan, tergantung tingkat pelanggarannya,” ujar Dadan.
Inovasi Menuju Nol Kasus
Dalam upaya mencapai target nol kasus pada pelaksanaan Program MBG, BGN menerapkan sejumlah inovasi berbasis hasil evaluasi di lapangan. Beberapa langkah strategis tersebut antara lain:
- Pengurangan jumlah penerima manfaat per SPPG, agar kualitas dan pengawasan makanan dapat lebih optimal.
- Kewajiban juru masak bersertifikat, untuk memastikan efisiensi dan standar kebersihan dapur sesuai aturan gizi nasional.
- Penyediaan alat tes cepat (rapid test) bahan baku, guna mendeteksi potensi kontaminasi sejak awal proses pengolahan.
- Penggunaan alat sterilisasi “food tray” bersuhu 120°C yang mampu mengeringkan wadah makanan dalam waktu tiga menit.
“Berdasarkan pengalaman Jepang, sekitar 90 persen kasus keracunan makanan berasal dari bahan baku. Karena itu, kami juga akan menguji hasil masakan sebelum dibagikan,” ungkap Dadan.
Air Bersertifikat dan Pelatihan Berkelanjutan
Selain aspek dapur dan bahan, BGN juga menyoroti pentingnya kualitas air untuk memasak. Mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan, seluruh SPPG diwajibkan menggunakan air bersertifikat atau air kemasan isi ulang yang telah lolos uji kelayakan.
BGN turut menyiapkan program bimbingan teknis (bimtek) secara berkala bagi seluruh kepala SPPG, baik untuk penyegaran bagi unit lama maupun peningkatan kompetensi bagi unit baru.
“Bimbingan teknis ini bertujuan menjaga kewaspadaan dan memastikan seluruh tim memahami pentingnya keamanan pangan,” jelasnya.
Dengan serangkaian perbaikan tersebut, BGN optimistis layanan SPPG akan semakin profesional dan mampu menjamin asupan gizi yang aman serta berkualitas bagi masyarakat penerima manfaat.
Sumber berita dan liputan lengkap lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
