JurnalLugas.Com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas dengan menggandeng sektor pemasyarakatan sebagai bagian dari penguatan layanan pangan nasional. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memastikan sebanyak 36 dapur MBG yang dibangun di area lahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan siap mulai beroperasi pada akhir Mei 2026.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan pembangunan dapur tersebut kini hampir rampung dan memasuki tahap akhir penyelesaian sarana operasional. Menurutnya, proyek ini menjadi bentuk dukungan konkret Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Target kami akhir Mei sudah berjalan. Saat ini progres fisik sebagian besar dapur sudah mencapai sekitar 90 persen,” ujar Mashudi di Jakarta, Kamis (07/05/2026).
Program tersebut dijalankan melalui pemanfaatan lahan milik lapas dan rutan yang tersebar di berbagai daerah. Dari total 70 titik yang telah disiapkan, sebanyak 36 lokasi diprioritaskan untuk beroperasi tahun ini.
Lokasi pembangunan dapur MBG tersebar di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga beberapa provinsi lainnya. Salah satu dapur yang telah berjalan lebih awal berada di Lapas Sukamiskin dan dijadikan proyek percontohan nasional.
Selain memanfaatkan aset negara yang belum optimal, program ini juga menghadirkan skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program tetap diwajibkan membayar biaya sewa atas penggunaan lahan milik negara tersebut.
Mashudi menjelaskan, pembangunan dapur dilakukan sesuai standar teknis dan keamanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Area dapur ditempatkan di luar blok hunian warga binaan, meski masih berada dalam kawasan lahan pemasyarakatan.
Tidak hanya menyediakan lokasi, Ditjenpas juga melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari tenaga pendukung operasional dapur. Dari total 46 pekerja di setiap dapur MBG, sebanyak 20 orang berasal dari warga binaan yang telah lolos asesmen keterampilan dan kesehatan.
“Warga binaan yang dilibatkan sudah melalui seleksi ketat. Mereka dipastikan layak bekerja di sektor layanan makanan,” kata Mashudi.
Sementara 26 pekerja lainnya berasal dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman di bidang pengolahan makanan dan manajemen dapur.
Keterlibatan warga binaan dinilai menjadi langkah strategis dalam memberikan pembinaan produktif sekaligus meningkatkan keterampilan kerja sebelum kembali ke masyarakat. Program ini juga membuka peluang sertifikasi kompetensi bagi para peserta yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG secara nasional. Dukungan tersebut tidak hanya berupa lahan, tetapi juga fasilitas dapur yang telah memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.
Data Kemenimipas mencatat, hingga saat ini terdapat 469 dapur di lapas dan rutan yang sudah memiliki sertifikat laik higienis. Selain itu, sebanyak 754 warga binaan telah mengikuti pelatihan teknis penyelenggaraan makanan.
Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya mempercepat distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi model pembinaan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
