JurnalLugas.Com – Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis hasil survei nasional yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sektor penegakan hukum berada pada tren positif. Temuan ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mulai melihat arah baru dalam kebijakan hukum nasional.
Direktur RPI, Fernando Emas, menjelaskan bahwa salah satu indikator penting untuk mengukur penegakan hukum adalah persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum (LPH). Menurutnya, data terbaru memberikan gambaran optimistis.
“Dari survei yang kami lakukan, mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja lembaga penegak hukum,” ujar Fernando dalam paparan di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Mayoritas Publik Menilai Kinerja LPH Memuaskan
Dalam pemaparan RPI, tercatat 32,9% responden mengaku puas dengan kinerja LPH. Sementara 24,5% berada pada posisi sedang, 21,9% merasa cukup puas, dan 6,7% menyatakan sangat puas.
Adapun mereka yang tidak puas hanya 4,1%, sedangkan responden yang memilih tidak menjawab atau tidak memiliki pendapat sebesar 9,9%.
Fernando menjelaskan tren ini menunjukkan adanya kepercayaan publik yang meningkat, seiring berbagai langkah pembenahan lembaga hukum yang dilakukan pemerintah.
Optimisme Publik Terhadap Penegakan Hukum Meningkat
Ketika ditanya mengenai prospek penegakan hukum ke depan, hasilnya juga cenderung positif. Data RPI menunjukkan 38,5% responden merasa optimistis bahwa penegakan hukum akan menjadi lebih baik di masa mendatang.
Selain itu, 23,9% memilih kategori sedang, 19,9% menyatakan cukup yakin, dan 7,7% sangat yakin. Adapun responden yang tidak yakin tercatat 3,5%, sementara 6,5% tidak memberikan jawaban.
Pemberantasan Korupsi Jadi Harapan Besar Publik
Dalam isu pemberantasan korupsi, publik ternyata menaruh harapan yang sangat besar. Fernando mengatakan bahwa mayoritas responden menilai arah pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo–Gibran sudah berada pada jalur positif.
“Untuk agenda antikorupsi, masyarakat melihat arah yang lebih tegas. Sebanyak 41,8% responden menyatakan keyakinan tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Kepuasan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi pun terefleksi dalam angka: 40,5% responden mengaku puas, 23,7% sedang, 20,2% cukup puas, dan 4,1% menyatakan sangat puas.
LPI Menilai Supremasi Hukum Adalah Tolak Ukur Demokrasi
Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan, memberikan pandangan kritis mengenai tantangan pemerintahan ke depan.
Menurut Ali, ukuran keberhasilan sebuah demokrasi tidak hanya dilihat dari proses politik, tetapi juga konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan berkesinambungan.
“Supremasi hukum adalah ujian sejati sebuah negara demokratis. Pemerintah harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang bebas dari intervensi, berintegritas, dan memberikan akses keadilan yang merata,” ujarnya.
Ali menyebut bahwa tantangan besar pemerintah meliputi konsistensi dalam agenda antikorupsi, menjaga independensi peradilan, hingga reformasi sistemik di lembaga peradilan dan aparaturnya.
Ekspektasi Publik Semakin Tinggi
Ali menegaskan bahwa hasil survei RPI menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran semakin besar. Penilaian publik ini, katanya, akan terus bergerak seiring kondisi nyata di lapangan.
“Hasil survei ini bukan akhir, justru menjadi indikator awal yang perlu diuji kembali lewat kinerja nyata pemerintah ke depan,” tambahnya.
Metodologi Survei RPI
Survei nasional RPI dilaksanakan pada 9–15 November 2025, melibatkan responden berusia di atas 17 tahun dari 38 provinsi di Indonesia. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pewawancara profesional.
Teknik sampling menggunakan metode multistage random sampling, menghasilkan 1.280 responden. Margin of error survei tercatat ±2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Kesimpulan: Kepercayaan Publik Menguat, Tantangan Tetap Ada
Hasil survei RPI menunjukkan bahwa publik memberikan kepercayaan positif terhadap kinerja awal pemerintahan Prabowo–Gibran dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, pengamat menilai bahwa pemerintah tetap harus bekerja ekstra untuk memastikan konsistensi, integritas, dan keberlanjutan reformasi hukum di Indonesia.
Ekspektasi publik sedang berada pada titik tinggi, dan pemerintahan baru diharapkan mampu menjawabnya dengan langkah konkret.
Selengkapnya kunjungi: https://JurnalLugas.Com
