JurnalLugas.Com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan agar penggunaan telur ayam dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara waktu dikurangi. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), saat konsumsi telur masyarakat umumnya melonjak.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), N. S. Deyang, mengungkapkan bahwa Presiden meminta agar menu MBG menyesuaikan kondisi lapangan. Telur ayam yang biasanya mendominasi sumber protein kini diminta diganti dengan daging sapi atau telur puyuh.
“Pak Presiden menyampaikan, menjelang Nataru dan juga Lebaran, penggunaan telur ayam untuk anak-anak MBG sebaiknya dikurangi terlebih dahulu. Penggantinya bisa daging sapi atau telur puyuh,” ujar N. S. Deyang, Kamis, 20 November 2025.
Gejolak Harga Mulai Terlihat di Pasar
Menurut Nanik, tanda-tanda kenaikan harga pangan sudah mulai tampak. Komoditas seperti daging ayam, telur, dan buah menjadi yang paling awal menunjukkan pergerakan harga.
“Memang kenaikannya masih ringan, tetapi sinyalnya sudah terlihat,” ujarnya menambahkan.
Karena itu, pemerintah bergerak cepat melakukan penyesuaian bahan pangan di MBG agar tidak menambah tekanan harga bagi masyarakat.
BGN Percepat Koordinasi Nasional untuk Kemandirian Bahan Baku MBG
Selain persoalan substitusi bahan pangan, BGN juga mempercepat koordinasi lintas kementerian/lembaga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Melalui regulasi ini, pemerintah memperkuat strategi nasional untuk memenuhi bahan baku MBG secara mandiri dari berbagai daerah.
Nanik menjelaskan bahwa TNI Angkatan Darat akan menggerakkan jajaran Kodim untuk memperluas penanaman sayur serta pengembangan peternakan ayam. Sementara itu, Kementerian Koperasi menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp300 miliar untuk koperasi yang ingin fokus pada budidaya buah, sayur, serta peternakan.
Ajak Kepala Daerah Manfaatkan Lahan Kosong Hingga Level RT/RW
BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong para bupati dan wali kota mengoptimalkan lahan kosong di wilayahnya. Pemanfaatan lahan tingkat RT/RW diharapkan menjadi langkah strategis memenuhi produksi pangan lokal untuk pasokan MBG.
Langkah ini sekaligus memperpendek rantai distribusi, menurunkan biaya logistik, serta memantapkan ketahanan pangan daerah.
Kelompok Tani Didukung Bentuk Usaha Dagang Bersama
Selain memaksimalkan lahan, pemerintah juga memperkuat akses pasokan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kelompok tani yang belum memiliki koperasi didorong membentuk usaha dagang bersama agar bisa tersambung dengan rantai penyediaan MBG secara langsung.
Inisiatif ini diharapkan memperluas kemitraan petani, koperasi, serta pemerintah, sekaligus memastikan bahan pangan bergizi tetap tersedia secara teratur untuk jutaan penerima manfaat program MBG.
Baca berita lainnya di
https://JurnalLugas.Com
