JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah terus menunjukkan perkembangan signifikan. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1.000 koperasi yang berperan aktif dalam pelaksanaan program tersebut, baik sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sebagai pemasok bahan baku pangan.
LPDB Siap Danai Penguatan Produksi Koperasi
Dalam pernyataannya di Jakarta, Ferry menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memperkuat kapasitas produksi koperasi. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyediaan bahan pangan, mulai dari pembangunan peternakan ayam petelur, ayam pedaging, hingga sapi perah, sesuai dengan kebutuhan pasokan SPPG di daerah.
“Jika satu SPPG membutuhkan jutaan butir telur, maka kapasitas peternakan koperasi harus disesuaikan. LPDB siap mendukung pembiayaannya, tergantung dari nilai dan proposal bisnis yang diajukan,” ujar Ferry.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyetujui pembentukan tim gabungan antara Kementerian Koperasi dan Satgas MBG di daerah, yang akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.
BGN: Dana LPDB Perkuat Rantai Pasok Pangan
Di kesempatan terpisah, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa dukungan pembiayaan dari LPDB akan menjadi penggerak utama dalam memperkuat koperasi produksi di sektor pangan. Ia menilai, dengan adanya bantuan permodalan, koperasi mampu menjaga rantai pasok pangan nasional, terutama untuk mendukung keberlanjutan dapur MBG di berbagai wilayah.
“Dana LPDB memberi napas baru bagi koperasi. Mereka bisa lebih siap memenuhi kebutuhan dapur MBG dan menjaga pasokan pangan di lapangan,” jelas Nanik.
Menurut Nanik, saat ini lebih dari 40 juta penerima manfaat telah terlayani oleh Program MBG. Angka itu mencakup siswa TK, SD, SMP, SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dilaksanakan melalui 14.229 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Koperasi Produksi Jadi Tulang Punggung Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, Nanik menekankan bahwa penguatan koperasi produksi melalui dana bergulir LPDB tidak hanya penting bagi Program MBG, tetapi juga untuk menjaga kestabilan harga pangan nasional. Dengan meningkatnya kapasitas produksi di tingkat koperasi, ketersediaan bahan pangan di pasar akan lebih terjamin.
“Jika pasokan melimpah, harga bisa lebih terkendali, dan tekanan inflasi dapat ditekan,” ujar Nanik.
Sebagai ilustrasi, untuk memenuhi kebutuhan pisang bagi satu SPPG dengan 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan lahan sekitar 1,5 hektare. Karena itu, koperasi di desa-desa penghasil pisang dinilai memiliki potensi besar untuk berperan sebagai pemasok tetap bahan pangan MBG.
Sinergi Pemerintah dan Koperasi Demi Gizi Nasional
Kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Koperasi, LPDB, dan BGN menjadi kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan pendekatan berbasis koperasi, pemerintah tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui produksi pangan berbasis komunitas.
Ferry optimistis, dengan dukungan pembiayaan LPDB dan sinergi antarinstansi, koperasi akan menjadi motor utama dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan mandiri.
Baca berita ekonomi dan kebijakan publik lainnya hanya di JurnalLugas.Com
