JurnalLugas.Com — Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyoroti tiga kepala daerah di Provinsi Aceh yang mengaku tidak sanggup mengatasi dampak banjir bandang dan longsor di wilayahnya. Menurut Muzani, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu dihadapi secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Situasinya memang berat, sehingga penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Tiga kepala daerah yang menyatakan tidak mampu menanggulangi bencana adalah Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi. Ketiganya menghadapi kendala serius karena dampak banjir dan longsor yang meluas.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat selalu siap mendukung penanganan bencana, tanpa melihat pernyataan kemampuan dari daerah. “Kami akan selalu hadir memberikan bantuan, baik daerah menyatakan mampu maupun tidak,” ujar Tito di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Tito menambahkan, pemerintah juga melakukan penilaian terhadap kapasitas masing-masing daerah. “Kami meninjau secara langsung kondisi di lapangan dan menilai mana yang bisa menangani sendiri dan mana yang memerlukan bantuan. Mereka yang merasa kewalahan wajar, karena memang berada di lokasi paling sulit dijangkau,” jelasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Selasa (2/12/2025), korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera mencapai 744 orang, sementara 551 lainnya masih dilaporkan hilang.
Beberapa daerah tetap terisolasi, hanya bisa diakses melalui jalur udara atau laut. Di Aceh, wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues masih sulit dijangkau. Di Sumatera Utara, daerah terisolasi antara lain Sibolga, sebagian Tapanuli Selatan, dan sebagian Tapanuli Utara. Sedangkan di Sumatera Barat, Kecamatan Palembayan, Tanjung Mutiara, Bayang, dan Malalo masih menghadapi keterbatasan akses.
Situasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan logistik dan personel yang cepat agar korban terdampak dapat segera ditangani dan pemulihan wilayah dapat berjalan lancar.
Informasi lebih lengkap dapat diakses di JurnalLugas.Com.
