JurnalLugas.Com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera. Meski demikian, Presiden menekankan bahwa seluruh bantuan wajib disalurkan melalui mekanisme resmi agar transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas progres pembangunan 600 hunian bagi warga terdampak bencana. Dalam arahannya, Presiden menilai kepedulian masyarakat merupakan kekuatan besar bangsa, namun harus dikelola secara tertib oleh negara.
“Kalau ada yang tulus ingin membantu, tentu kita terima. Tapi mekanismenya harus jelas,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, setiap bentuk sumbangan, baik dari individu, komunitas, maupun diaspora Indonesia di luar negeri, sebaiknya disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah. Hal ini bertujuan agar bantuan dapat dicatat, diawasi, dan disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin niat baik masyarakat justru menimbulkan masalah akibat prosedur yang tidak rapi. Ia mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan adanya bantuan yang berujung pada tuntutan tertentu di kemudian hari.
“Kita pernah mengalami, dibantu tapi akhirnya ada yang menagih. Ini yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa bantuan dapat berasal dari berbagai kalangan, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, hingga komunitas Indonesia lainnya di luar negeri. Semua bantuan tersebut akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Sebagai opsi tambahan, pemerintah juga membuka peluang pembentukan rekening khusus bantuan pascabencana. Skema ini memungkinkan masyarakat menyalurkan donasi secara langsung, namun tetap berada dalam pengawasan resmi agar penggunaannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo kembali menekankan bahwa prinsip utama dalam bantuan kemanusiaan adalah keikhlasan tanpa kepentingan tersembunyi. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan setiap bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
“Kita tidak menolak bantuan, tapi harus ikhlas dan prosedurnya jelas,” pungkas Presiden.
Ikuti perkembangan berita nasional, kebijakan pemerintah, dan isu kemanusiaan lainnya melalui https://JurnalLugas.Com
