JurnalLugas.Com – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi yang dijalankan Kementerian Transmigrasi bukan sekadar pemindahan penduduk, melainkan strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang menitikberatkan pada kesejahteraan bersama antara warga lokal dan pendatang.
Hal tersebut disampaikan Viva Yoga usai menghadiri agenda Pelepasan Calon Transmigran Karya Nusa Tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (14/12/2025). Menurutnya, seluruh program transmigrasi dirancang untuk membangun harmoni sosial sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan tujuan.
“Intinya adalah membangun kebersamaan agar kesejahteraan bisa dirasakan oleh warga lokal maupun pendatang,” ujar Viva Yoga singkat.
15 KK dari DIY Diberangkatkan ke Sulawesi
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Transmigrasi secara resmi memberangkatkan 15 Kepala Keluarga (KK) asal DIY ke wilayah Sulawesi melalui skema Transmigran Karya Nusa. Rinciannya, sebanyak 12 KK dengan total 42 jiwa ditempatkan di kawasan transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sementara itu, tiga KK lainnya dengan total 9 jiwa diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Taramanu Jaya, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Viva Yoga menjelaskan bahwa sebelum para transmigran tiba, Kementrans telah lebih dulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal di daerah tujuan. Langkah ini dilakukan untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan program transmigrasi, sekaligus memperkuat konsolidasi sosial antara penduduk setempat dan warga pendatang.
Fasilitas dari Pemda, Dikelola Bersama
Terkait fasilitas transmigran, Viva menegaskan bahwa lahan tempat tinggal maupun lahan usaha yang diberikan berasal dari pemerintah daerah setempat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah yang membutuhkan tambahan sumber daya manusia untuk mengelola potensi wilayah secara optimal, termasuk melalui transmigrasi lokal.
“Kami berharap ada pengelolaan bersama. Semua bergerak secara komunal agar pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi meningkat,” katanya.
Contoh Harmoni di Konawe Utara dan Papua Barat
Viva Yoga juga mencontohkan praktik baik yang ditemuinya saat berkunjung ke Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Di wilayah tersebut, masyarakat lokal secara sukarela menghibahkan sekitar 1.000 hektare lahan kepada para transmigran yang telah memiliki sertifikat kompetensi hasil pelatihan Kementrans.
Menurutnya, warga setempat justru menginginkan kehadiran “tetangga baru” karena luasnya lahan yang belum dapat dikelola secara maksimal. Dengan hadirnya transmigran, tanah-tanah tersebut bisa diolah secara produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.
“Ini teladan yang sangat baik tentang gotong royong dan visi pembangunan bersama,” ucap Viva.
Hal serupa juga terjadi di Manokwari, Papua Barat. Di sana, masyarakat lokal membuka diri terhadap kehadiran penduduk baru untuk mengelola potensi lahan secara kolektif. Dari proses tersebut, tidak sedikit kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi desa, kecamatan, bahkan kabupaten baru.
Transmigrasi Cetak Ribuan Wilayah Administratif
Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, program transmigrasi telah berkontribusi besar terhadap pembentukan wilayah administratif di Indonesia. Hingga kini, transmigrasi tercatat melahirkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, serta 116 kabupaten/kota di berbagai daerah.
Capaian tersebut menegaskan bahwa transmigrasi bukan hanya program pemerataan penduduk, tetapi juga fondasi penting pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi nasional berbasis kebersamaan.
Kunjungi sumber berita dan informasi nasional lainnya di https://JurnalLugas.Com
