JurnalLugas.Com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengambil langkah strategis dengan melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrem menjelang puncak musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026.
BMKG mencatat peningkatan signifikan curah hujan berpotensi terjadi di beberapa kawasan rawan, mulai dari Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan tiga sistem siklonik di sekitar wilayah Indonesia, yakni Siklon Bakung serta bibit siklon 93S dan 95S, yang dapat memicu hujan lebat disertai angin kencang.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa modifikasi cuaca dilakukan dengan tujuan mengendalikan pergerakan awan hujan agar tidak menumpuk di wilayah daratan padat penduduk. Menurutnya, awan yang berpotensi membawa hujan ekstrem akan disemai menggunakan bahan khusus agar hujan turun lebih awal di wilayah perairan atau area yang relatif aman.
“Ketika awan hujan mendekati daratan, kami lakukan penyemaian agar presipitasi terjadi di laut atau lokasi minim risiko,” ujarnya singkat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Selain itu, apabila awan hujan terlanjur berada di atas wilayah perkotaan seperti Jakarta, BMKG menggunakan metode penyebaran bahan kapur tohor (CaO) untuk memecah awan dan mengurangi intensitas hujan. Langkah ini dinilai efektif dalam menekan dampak banjir dan genangan.
BMKG mengklaim, operasi modifikasi cuaca mampu menurunkan intensitas curah hujan hingga 20 sampai 50 persen. Capaian tersebut dinilai signifikan dalam upaya pencegahan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan transportasi.
Saat ini, operasi modifikasi cuaca telah berjalan di enam titik prioritas, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta Lampung. Wilayah-wilayah tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerawanan cuaca ekstrem dan kepadatan aktivitas masyarakat.
Tak hanya itu, BMKG juga memperkuat koordinasi lintas lembaga bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, dan Basarnas. Di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, BMKG turut mengembangkan platform informasi cuaca terpadu untuk mendukung keselamatan transportasi darat, laut, dan udara.
Faisal menegaskan, masyarakat diimbau tetap waspada namun tidak panik dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. Pemantauan intensif terus dilakukan agar peringatan dini dapat disampaikan secara cepat dan akurat.
“Kami terus bersinergi dengan berbagai pihak. Masyarakat cukup tetap siaga, mengikuti informasi resmi, dan mempersiapkan diri menghadapi hujan serta gelombang tinggi,” tutupnya.
Baca berita terpercaya lainnya hanya di: https://jurnalluguas.com
