JurnalLugas.Com — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memberi sinyal kuat akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah) dalam waktu dekat, tak lama setelah masa sidang reguler parlemen dibuka pada 23 Januari. Langkah strategis ini membuka peluang digelarnya pemilihan umum dini yang diperkirakan berlangsung pada Februari mendatang.
Rencana tersebut disampaikan Takaichi dalam pertemuan tertutup bersama pimpinan partai koalisi pemerintah, Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (Nippon Ishin), Rabu (14/1). Pembubaran parlemen pada fase awal masa sidang dinilai sebagai upaya mempercepat konsolidasi politik pemerintahan baru.
Ketua Partai Inovasi Jepang, Hirofumi Yoshimura, mengungkapkan bahwa Takaichi berkeinginan membubarkan majelis rendah secepat mungkin. “Perdana menteri akan menjelaskan sikap resminya dalam waktu dekat,” ujarnya singkat kepada wartawan usai pertemuan di kantor perdana menteri.
Jika parlemen dibubarkan tak lama setelah masa sidang 150 hari dimulai, maka tahapan kampanye pemilu legislatif diproyeksikan dimulai pada akhir Januari atau awal Februari. Sementara hari pemungutan suara diperkirakan jatuh pada 8 Februari atau 15 Februari.
Sekretaris Jenderal LDP, Shunichi Suzuki, menegaskan bahwa pemilu dini akan dijadikan momentum untuk meminta mandat rakyat atas kebijakan fiskal progresif yang diusung kabinet Takaichi. Selain itu, pemilu juga akan menjadi sarana memperoleh legitimasi publik terkait rencana pembaruan dokumen strategis keamanan nasional Jepang.
Pemilu mendatang akan menjadi kontestasi pertama sejak LDP dan Nippon Ishin resmi membentuk koalisi pemerintahan pada Oktober lalu. Meski demikian, Suzuki menegaskan bahwa kedua partai tidak akan melakukan koordinasi kandidat di daerah pemilihan, sehingga persaingan internal koalisi tetap terbuka di sejumlah wilayah.
“Pemilu ini penting untuk mengukur dukungan publik terhadap agenda kebijakan yang telah disepakati dalam perjanjian koalisi,” kata Suzuki, seraya menyebut partainya tengah mempercepat persiapan menghadapi kontestasi tersebut.
Jika terealisasi, pemilu dini ini akan digelar kurang dari satu setengah tahun sejak pemilu sebelumnya. Berdasarkan Konstitusi Jepang, masa jabatan anggota majelis rendah sejatinya berlangsung empat tahun, kecuali parlemen dibubarkan lebih awal oleh perdana menteri.
Sejak menjabat pada Oktober, kabinet Takaichi tercatat mempertahankan tingkat popularitas yang relatif tinggi. Namun, koalisi LDP–Nippon Ishin hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah dan masih berada dalam posisi minoritas di Majelis Tinggi, sehingga membutuhkan dukungan oposisi untuk meloloskan undang-undang.
Sejumlah partai oposisi mengkritik rencana pemilu dini tersebut. Mereka menilai langkah itu berpotensi menghambat pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai pada April. Menanggapi kritik tersebut, Takaichi menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan agenda pemerintahan.
Suzuki menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya meminimalkan dampak ekonomi dengan segera merealisasikan anggaran tambahan senilai 18,3 triliun yen atau setara sekitar 115 miliar dolar AS, yang difokuskan pada penanganan kenaikan biaya hidup hingga akhir tahun fiskal pada Maret mendatang.
Baca berita politik internasional dan nasional terpercaya lainnya hanya di https://JurnalLugas.com
