JurnalLugas.Com – Pemerintah memastikan langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan nasional dengan menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini dirancang sebagai bantalan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2026.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bantuan tersebut menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan nasional.
“Pemerintah menyalurkan bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita selama dua bulan kepada 33,2 juta KPM sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan pasokan,” ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, kebijakan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar di Jakarta pada 29 Januari 2026 dan dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah memutuskan bantuan pangan beras dan minyak goreng disalurkan sekaligus untuk alokasi dua bulan, yakni Februari dan Maret 2026. Setiap KPM akan menerima paket bantuan untuk satu bulan yang diberikan dalam satu kali penyaluran.
Selain itu, cakupan penerima bantuan juga diperluas. Pemerintah menyasar masyarakat pada desil I hingga IV, sejalan dengan skema penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
Jumlah penerima bantuan pangan pada Februari dan Maret 2026 meningkat signifikan menjadi 33,2 juta KPM per bulan. Angka tersebut melonjak sekitar 81,9 persen dibandingkan program serupa sebelumnya yang hanya menjangkau 18,2 juta KPM per bulan.
“Nantinya setiap penerima memperoleh 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan yang disalurkan oleh Perum Bulog,” jelas Amran.
Dari sisi ketersediaan stok, Perum Bulog akan menyalurkan beras sebanyak 664,8 ribu ton dan minyak goreng sebesar 132,9 ribu kiloliter untuk dua bulan penyaluran. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,92 triliun guna memastikan program bantuan pangan tersebut berjalan optimal.
Amran menegaskan program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Ia berharap stimulus ekonomi tersebut mampu menahan laju inflasi pangan sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kesiapan penuh Bulog dalam menjalankan penugasan tersebut sesuai jadwal.
“Penyaluran bantuan pangan direncanakan berlangsung pada Februari dan Maret 2026. Kami sudah menyiapkan stok dan mekanisme distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat sebelum Idul Fitri,” ungkap Rizal.
Sebagai informasi, program bantuan pangan yang dijalankan Bapanas bersama Bulog pada 2025 dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada Juni–Juli dengan bantuan beras 10 kg per bulan kepada 18,2 juta KPM. Pada tahap berikutnya, Oktober–November 2025, pemerintah menambahkan bantuan minyak goreng 2 liter dengan jumlah penerima yang sama.
Kebijakan bantuan pangan tahun 2026 ini diharapkan menjadi instrumen efektif pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan, mengendalikan inflasi, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah meningkatnya permintaan jelang hari besar keagamaan.
Selengkapnya kunjungi: https://jurnallugas.com
