JurnalLugas.Com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya mekanisme penyaluran bantuan pangan beras secara tepat sasaran. Langkah ini bertujuan agar program sosial yang menyasar masyarakat tetap berjalan, tanpa menekan harga gabah yang berdampak pada kesejahteraan petani lokal.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/6/2025), Mentan menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton selama dua bulan, yakni Juni dan Juli. Setiap bulannya akan disalurkan sekitar 180 ribu ton.
“Penyaluran harus dijaga dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, bantuan diserahkan ke kami untuk diatur. Tujuannya agar petani tetap nyaman dan konsumen juga bahagia,” ujar Amran.
Distribusi Diatur Berdasarkan Kondisi Wilayah
Pemerintah akan memprioritaskan penyaluran beras bagi wilayah dengan harga tinggi dan nonpenghasil beras. Di daerah perkotaan, bansos akan dikucurkan lebih awal guna menjaga kestabilan harga.
“Kalau harga beras di daerah sudah jauh di atas HPP (Harga Pembelian Pemerintah), maka kita distribusikan tiap bulan. Namun untuk wilayah yang harga berasnya masih di bawah HPP, tidak boleh disalurkan lebih cepat karena bisa memukul harga gabah petani,” jelasnya.
Amran juga menyebutkan bahwa pengaturan ini telah mendapatkan dukungan dan arahan dari Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
18,3 Juta Penerima Siap Terima Bantuan
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pangan beras akan menjangkau 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing penerima akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan.
“Ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang diarahkan Presiden. Pemerintah ingin meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengganggu stabilitas harga gabah,” ujar Arief.
Hingga kini, sebanyak 16,5 juta PBP telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Distribusi Sekaligus untuk Wilayah Timur
Khusus untuk daerah timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), bantuan akan disalurkan dalam skema one shoot, yakni dua bulan sekaligus dalam satu pengiriman. Hal ini dilakukan demi efisiensi dan kemudahan distribusi logistik di wilayah-wilayah tersebut.
“Papua, Maluku, NTT kemungkinan besar one shoot. Jadi bantuan 20 kilogram langsung dikirim sekaligus untuk dua bulan,” tambah Arief.
Penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Perum Bulog. Saat ini, Bapanas bersama direksi Bulog telah menyiapkan kemasan 10 kilogram sebagai bagian dari persiapan teknis distribusi.
Dengan pengaturan penyaluran yang selektif dan berbasis data, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani, serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Untuk berita kebijakan pangan lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
