JurnalLugas.Com — Pemerintah Indonesia semakin serius mempercepat transformasi energi nasional menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi.
Keputusan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, yang membahas strategi percepatan implementasi energi baru dan terbarukan di berbagai sektor.
Fokus Percepatan Energi Terbarukan
Menteri ESDM Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mematangkan program besar pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW).
Menurut Bahlil, arahan Presiden menegaskan pentingnya percepatan implementasi energi bersih agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas.
“Presiden menekankan agar implementasi energi terbarukan dipercepat, terutama pengembangan PLTS dalam skala besar,” kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Negara, Kamis (5/3/2026).
Program PLTS tersebut rencananya akan difokuskan untuk mendukung kebutuhan listrik di sekolah serta desa-desa, termasuk wilayah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik nasional.
Upaya Menekan Subsidi Energi
Pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara di sektor energi.
Bahlil menilai penggunaan energi surya dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel yang selama ini menyerap subsidi cukup besar.
Ia menyebut, konversi dari PLTD ke PLTS berpotensi memberikan penghematan signifikan bagi negara sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Jika pembangkit diesel secara bertahap diganti dengan tenaga surya, dampaknya bukan hanya pada pengurangan emisi, tetapi juga efisiensi subsidi listrik,” ujarnya.
Elektrifikasi Wilayah Terpencil
Kementerian ESDM juga menempatkan pembangunan PLTS sebagai salah satu solusi untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah terpencil dan kepulauan.
Daerah dengan akses geografis yang sulit dinilai lebih cocok menggunakan pembangkit berbasis energi terbarukan karena lebih fleksibel dan dapat dibangun secara modular.
Program ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperluas layanan energi hingga ke pelosok negeri.
Target Konversi Motor Listrik
Selain sektor pembangkit listrik, pemerintah juga mendorong transformasi transportasi menuju kendaraan listrik.
Presiden Prabowo meminta percepatan program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik dalam skala nasional.
Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan konversi sekitar 120 juta unit sepeda motor dalam beberapa tahun ke depan.
“Presiden ingin program konversi motor listrik berjalan cepat. Targetnya sekitar tiga sampai empat tahun ke depan sudah terlihat hasil signifikan,” jelasnya.
Langkah Strategis Menuju Energi Berkelanjutan
Pembentukan Satgas Transisi Energi menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.
Melalui pembangunan PLTS, percepatan elektrifikasi daerah terpencil, serta konversi kendaraan listrik, Indonesia diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung komitmen pengurangan emisi karbon.
Ikuti perkembangan berita nasional, ekonomi, dan energi terbaru lainnya di https://jurnalluguas.com.
(SF)
