JurnalLugas.Com – Pemerintah memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap aman dan tidak akan dipangkas. Penyesuaian hanya akan dilakukan pada komponen belanja yang dinilai tidak langsung mendukung penyediaan makanan bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran inti program MBG tetap dipertahankan. Evaluasi hanya menyasar pengeluaran non-produktif agar penggunaan dana negara lebih efektif.
“Program MBG tidak akan dipotong, kecuali pada belanja yang tidak produktif,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pemerintah Fokus Efektivitas Anggaran
Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau realisasi belanja program MBG secara berkala. Tujuannya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung kepada penerima program.
Menurutnya, langkah yang diambil bukan memangkas dana program, tetapi memastikan belanja dilakukan secara efektif dan efisien.
“Anggarannya tidak kami kurangi, tetapi kami pastikan belanjanya tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” jelasnya.
Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas program sekaligus memperkuat disiplin fiskal.
Realokasi Anggaran Jadi Opsi Hadapi Tekanan Fiskal
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebut realokasi belanja negara sebagai salah satu opsi untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi menekan anggaran pemerintah.
Purbaya menjelaskan bahwa sejumlah program dengan tingkat urgensi lebih rendah dapat dialihkan sebagian anggarannya untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Dalam konteks MBG, penyesuaian tidak akan menyentuh fungsi utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Realokasi hanya bisa terjadi pada kegiatan pendukung.
Ia memberi contoh pengadaan kendaraan operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih memiliki ruang evaluasi.
“Programnya bagus, tapi kami ingin mencegah pengeluaran yang tidak langsung mendukung penyediaan makanan, misalnya pembelian motor operasional,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/3).
Ekonom Sarankan Penyesuaian Program
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai realokasi belanja dapat menjadi solusi yang lebih aman dibanding menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah dapat meninjau beberapa program strategis agar tekanan fiskal tetap terkendali.
Bhima menyebut tiga program yang berpotensi disesuaikan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta proyek food estate.
Ia juga menilai sorotan dari lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menata ulang alokasi anggaran.
Lonjakan Harga Minyak Dunia Jadi Perhatian
Tekanan terhadap fiskal pemerintah juga dipicu oleh kenaikan harga minyak global. Harga minyak mentah Brent tercatat mencapai 118 dolar AS per barel, level tertinggi sejak 17 Juni 2022.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pada Januari 2026, ketika Brent berada di kisaran 64 dolar AS per barel, sementara US WTI sekitar 57,87 dolar AS per barel.
Kondisi ini membuat pemerintah perlu menyiapkan berbagai strategi agar stabilitas anggaran tetap terjaga tanpa mengurangi program prioritas bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah.
Untuk membaca berita ekonomi dan kebijakan terbaru lainnya, kunjungi https://JurnalLugas.com.
(SF)
