JurnalLugas.Com — Gaji pejabat eselon di lingkungan pemerintahan daerah sering menjadi perhatian masyarakat. Salah satu jabatan yang kerap menimbulkan pertanyaan adalah pejabat Eselon V di tingkat kabupaten, terutama terkait besaran gaji pokok, tunjangan, hingga total penghasilan yang diterima setiap bulan.
Meski tidak setinggi pejabat struktural tingkat atas, pejabat eselon V tetap memiliki peran penting dalam menjalankan roda birokrasi di pemerintahan daerah. Mereka biasanya bertugas sebagai kepala unit kecil, koordinator program tertentu, atau pejabat pelaksana yang membantu pejabat eselon di atasnya.
Apa Itu Pejabat Eselon V?
Dalam struktur birokrasi pemerintahan Indonesia, eselon merupakan jenjang jabatan struktural bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun saat ini sebagian struktur sudah bertransformasi menjadi jabatan administrasi dan fungsional, istilah eselon masih sering digunakan untuk menggambarkan tingkat jabatan dalam birokrasi.
Pejabat eselon V biasanya berada pada lapisan manajemen paling dasar dalam struktur organisasi pemerintahan. Di tingkat kabupaten, mereka dapat bertugas di dinas, badan daerah, hingga kecamatan untuk membantu pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.
Gaji Pokok Pejabat Eselon V
Gaji pokok pejabat eselon V sebenarnya mengikuti golongan kepangkatan ASN yang dimiliki. Sebagian besar pejabat pada level ini berasal dari golongan III atau IV.
Secara umum, kisaran gaji pokok ASN adalah sebagai berikut:
- Golongan IIIA – IIID: sekitar Rp2,7 juta hingga Rp4,7 juta per bulan
- Golongan IVA – IVC: sekitar Rp3,2 juta hingga Rp5,9 juta per bulan
Besaran tersebut merupakan gaji pokok sebelum ditambah berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan.
Tunjangan yang Diterima
Selain gaji pokok, pejabat eselon V juga menerima sejumlah tunjangan yang dapat meningkatkan total penghasilan bulanan. Beberapa tunjangan tersebut antara lain:
- Tunjangan Jabatan
Tunjangan ini diberikan sesuai level jabatan struktural yang dipegang. - Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau TPP
Besaran tunjangan ini berbeda-beda di setiap kabupaten karena ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah dan kemampuan anggaran. - Tunjangan Keluarga
ASN yang sudah menikah dan memiliki anak berhak mendapatkan tambahan tunjangan keluarga. - Tunjangan Beras dan Tunjangan Lainnya
Pemerintah juga memberikan tunjangan tambahan seperti tunjangan pangan dan fasilitas kerja.
Jika digabungkan, total penghasilan pejabat eselon V di kabupaten bisa berkisar Rp4 juta hingga Rp10 juta per bulan, tergantung golongan dan kebijakan tunjangan daerah.
Peran Strategis di Pemerintahan Daerah
Meski berada di tingkat struktural paling bawah, pejabat eselon V memiliki peran yang cukup strategis dalam implementasi program pemerintah daerah. Mereka sering menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan, mulai dari administrasi pelayanan publik hingga koordinasi program pembangunan.
Selain itu, pejabat pada level ini juga berperan sebagai penghubung antara staf pelaksana dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Reformasi Birokrasi dan Perubahan Struktur Jabatan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan sebagian jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Perubahan ini juga berdampak pada struktur eselon di banyak daerah.
Namun dalam praktiknya, istilah eselon masih sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan tingkat jabatan ASN, termasuk di lingkungan pemerintah kabupaten.
Transparansi Penghasilan ASN Cerminan Anti Korupsi
Transparansi mengenai gaji dan tunjangan ASN menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan mengetahui komponen penghasilan pejabat pemerintah, masyarakat dapat memahami bagaimana sistem remunerasi aparatur negara bekerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN agar pelayanan publik kepada masyarakat semakin optimal.
Baca informasi pemerintahan dan kebijakan publik lainnya di https://jurnallugas.com.
(WN)
