JurnalLugas.Com — Pemerintah mulai mengakselerasi strategi stabilisasi pangan nasional dengan menyiapkan inovasi baru pada program beras subsidi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kemasan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ukuran 2 kilogram segera diluncurkan setelah tahap desain rampung.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan stok, tetapi juga fleksibilitas akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok.
Desain Dikebut, Distribusi Siap Dipercepat
Dalam keterangannya di Makassar, Amran menegaskan bahwa proses desain kemasan 2 kg sedang difinalisasi dan tidak akan memakan waktu lama. Ia bahkan menyatakan siap memberikan persetujuan pada hari yang sama begitu desain selesai.
“Kalau desainnya rampung hari ini, hari ini juga langsung saya tanda tangan,” ujar Amran singkat.
Saat ini, beras SPHP telah lebih dulu beredar dalam kemasan 5 kilogram di berbagai daerah. Kehadiran ukuran lebih kecil dinilai sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan riil masyarakat yang beragam.
Menjawab Kebutuhan Pekerja Harian
Kebijakan menghadirkan kemasan 2 kg bukan tanpa alasan. Pemerintah membaca adanya kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu, khususnya pekerja harian, yang membutuhkan pembelian beras dalam jumlah lebih kecil dan fleksibel.
Amran menegaskan bahwa kebijakan ini murni berangkat dari aspirasi masyarakat.
“Permintaan ini datang dari rakyat, bukan dari lembaga. Ada buruh harian dan masyarakat yang butuh kemasan kecil, jadi pemerintah harus hadir menjawab itu,” katanya.
Harga Tetap, Akses Diperluas
Poin penting lainnya adalah soal harga. Pemerintah memastikan tidak ada perbedaan harga antara kemasan 5 kg dan 2 kg. Beras SPHP tetap dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maksimal Rp12.500 per kilogram.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga di pasar.
Stok Aman Sepanjang 2026
Di sisi pasokan, pemerintah memberikan jaminan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi aman. Program SPHP pun dipastikan berjalan sepanjang tahun 2026 tanpa kendala stok.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat penugasan menyalurkan beras SPHP hingga 828 ribu ton tahun ini.
Penugasan tersebut mengacu pada kebijakan resmi Badan Pangan Nasional melalui regulasi yang diterbitkan awal 2026.
“Total penyaluran tahun ini mencapai 828 ribu ton dan disalurkan langsung ke pasar rakyat agar harga tetap terkendali,” ujar Rizal.
Distribusi Langsung ke Pasar Rakyat
Strategi distribusi juga diperkuat dengan penyaluran langsung ke pasar-pasar rakyat. Skema ini dinilai efektif untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan beras sampai ke tangan konsumen tanpa rantai distribusi panjang.
Beras yang disalurkan memiliki kualitas medium sesuai standar pemerintah, dengan kadar air sekitar 14 persen dan tingkat pecahan 25 persen.
Fleksibilitas Jadi Kunci Stabilitas
Hadirnya kemasan 2 kg menjadi bagian dari pendekatan baru pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan: bukan hanya memastikan stok melimpah, tetapi juga memastikan masyarakat bisa membeli sesuai kemampuan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap distribusi beras menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan di tengah dinamika ekonomi.
Langkah cepat ini sekaligus mempertegas arah kebijakan pangan nasional yang adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(ED)
