JurnalLugas.Com — Ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada arah kebijakan fiskal Indonesia. Di tengah tekanan tersebut, wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat tinggi kembali mencuat sebagai bagian dari strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum secara resmi membahas kebijakan pemangkasan gaji tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden.
“Belum, belum,” ujarnya singkat saat dimintai tanggapan.
Menurut Purbaya, arah kebijakan terkait pemotongan gaji pejabat negara sepenuhnya merupakan kewenangan Prabowo Subianto.
“Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya,” katanya menegaskan.
Isyarat Dukungan di Tengah Tekanan Fiskal
Meski belum ada keputusan resmi, Purbaya tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut diterapkan. Ia bahkan mengindikasikan bahwa pemotongan gaji menteri bukanlah persoalan besar selama menjadi bagian dari kebijakan nasional.
“Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” ujarnya.
Dalam pernyataan terpisah, ia memperkirakan besaran pemotongan gaji bisa berada di kisaran 25 persen. Angka ini disebut sebagai gambaran awal, bukan keputusan final.
“Kayaknya 25 persen,” ucapnya.
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas
Pemerintah saat ini tengah memperketat belanja negara sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan global, termasuk lonjakan harga energi dan ketidakstabilan pasar internasional. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan berencana mengambil langkah lebih tegas dalam mengendalikan pengeluaran kementerian dan lembaga.
Di Istana Kepresidenan Jakarta, Purbaya mengungkapkan bahwa pendekatan efisiensi akan dilakukan secara terpusat. Ia menilai, jika diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kementerian, pemangkasan anggaran tidak berjalan optimal.
“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka malah cenderung menaikkan. Jadi lebih baik kita tentukan langsung berapa persen, nanti mereka menyesuaikan,” jelasnya.
Langkah ini mencakup penyisiran program-program yang dinilai kurang prioritas, memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi, atau bisa ditunda pelaksanaannya.
Simbol Solidaritas Pejabat Negara
Selain efisiensi program, wacana pemotongan gaji pejabat tinggi dinilai sebagai bentuk solidaritas pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Purbaya secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut.
“Setuju. Itu bagus,” katanya singkat.
Menurutnya, langkah ini dapat menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah turut berbagi beban di tengah kondisi ekonomi global yang menantang.
Menunggu Keputusan Presiden
Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan pemotongan gaji menteri. Pemerintah masih menunggu arahan langsung dari Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penentuan kebijakan strategis.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.
Untuk informasi dan analisis kebijakan ekonomi terbaru lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com
(SF)
