JurnalLugas.Com — Upaya memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi di Indonesia memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan ribuan kendaraan operasional sebagai bagian dari strategi menjangkau wilayah dengan akses transportasi terbatas, terutama di daerah terpencil dan pelosok desa.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengadaan sekitar 20 ribu sepeda motor merupakan bagian dari perencanaan program tahun 2025. Dari total sekitar 25 ribu unit yang direncanakan, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi dalam tahap awal pengadaan.
“Motor ini disiapkan untuk mendukung operasional di lapangan, khususnya bagi tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja di wilayah sulit dijangkau,” ujar Dadan di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kebutuhan kendaraan roda dua menjadi krusial mengingat karakter geografis Indonesia yang beragam. Banyak daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur jalan memadai, sehingga mobilitas petugas sangat bergantung pada kendaraan yang fleksibel.
Program ini juga berkaitan langsung dengan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan masyarakat di berbagai lapisan, termasuk di wilayah terpencil. Tanpa dukungan transportasi yang memadai, distribusi makanan bergizi berisiko tidak merata.
“Jangkauan program ini memang luas, mencakup desa-desa hingga wilayah yang hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor,” tambahnya.
Dadan menegaskan bahwa motor-motor tersebut tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem distribusi yang terintegrasi. Dengan demikian, setiap unit kendaraan memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan layanan gizi di lapangan.
Namun demikian, pengadaan kendaraan untuk tahun berjalan tidak akan ditambah. BGN memastikan fokus saat ini adalah pada optimalisasi unit yang telah tersedia dan memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan.
Sebelumnya, Dadan juga menjelaskan bahwa kendaraan yang telah diadakan sejak 2025 belum sepenuhnya didistribusikan. Hal ini dikarenakan masih adanya tahapan administrasi yang harus diselesaikan sebelum aset tersebut resmi digunakan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Proses realisasi pengadaan dilakukan secara bertahap dan mulai berjalan sejak Desember 2025. Tahapan ini menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan aset negara yang harus dipatuhi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Kemunculan motor berlogo BGN yang beredar di media sosial sempat menimbulkan pertanyaan publik terkait status penggunaannya. Menanggapi hal tersebut, Dadan menegaskan bahwa kendaraan tersebut masih dalam proses dan belum secara resmi diserahkan untuk operasional penuh.
Dengan langkah ini, BGN berharap distribusi program gizi dapat berjalan lebih efektif, merata, dan tepat sasaran, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan publik.
Ke depan, keberadaan armada motor tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat, sekaligus mendukung percepatan program nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca juga berita dan artikel menarik lainnya di https://jurnallugas.com
(SF)
