JurnalLugas.Com – Insiden dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketua Pelaksana Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, memastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan kini dalam kondisi stabil.
Peristiwa tersebut terjadi setelah warga mengonsumsi paket MBG yang disalurkan oleh SPPG Menggala Tengah pada Selasa, 24 Februari 2026. Awalnya laporan yang diterima hanya delapan orang, namun data terbaru menunjukkan total korban mencapai 33 orang.
“Laporan awal yang kami terima memang delapan orang. Setelah pendataan lanjutan, jumlahnya bertambah menjadi 33. Seluruhnya sudah tertangani,” ujar Saipul di Bandarlampung, Rabu (25/2/2026).
Mayoritas Korban Alami Gejala Pencernaan
Dari 33 orang yang terdampak, lima di antaranya balita, 14 anak-anak, satu lansia, dan 13 orang dewasa. Mereka dilaporkan mengalami keluhan seperti mual, muntah, serta diare berulang beberapa saat setelah menyantap makanan.
Saipul menyebutkan bahwa para korban telah dirawat di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas dan balai pengobatan.
“Penanganan sudah dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Berdasarkan laporan terakhir, kondisi mereka membaik dan tidak ada yang dalam keadaan gawat,” katanya.
Menu MBG Masih Ditelusuri
Satgas MBG masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan jenis makanan yang menjadi pemicu kejadian tersebut. Dugaan sementara mengarah pada salah satu menu dalam paket MBG yang dibagikan hari itu.
“Kami belum bisa menyimpulkan sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Yang jelas, makanan itu merupakan bagian dari paket yang disiapkan oleh SPPG,” ucap Saipul.
Adapun menu yang dibagikan saat itu terdiri dari telur asin, roti produksi dapur setempat, wafer, serta buah jeruk.
Pengawasan Diperketat, SLHS Jadi Prioritas
Insiden ini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dapur penyedia MBG. Saipul menegaskan bahwa pengawasan utama berada pada kepala SPPG dan tenaga ahli gizi di masing-masing dapur.
“Pengawasan melekat seharusnya berjalan optimal di tingkat dapur. Di sanalah kontrol kualitas makanan harus benar-benar ketat,” tegasnya.
Selain itu, Satgas juga menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap dapur operasional. Menurutnya, idealnya sertifikat tersebut sudah dimiliki maksimal satu bulan setelah dapur mulai beroperasi.
“Kami menargetkan setiap dapur segera mengurus SLHS. Jangan menunggu ditegur, inisiatif harus datang dari pengelola,” ujarnya.
Koordinasi Lintas Daerah Diperkuat
Sebagai langkah pencegahan, Satgas MBG Provinsi Lampung telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperketat standar keamanan pangan.
Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, aspek kebersihan dan keamanan makanan menjadi prioritas utama.
Saipul menegaskan komitmen pihaknya untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Kami ingin program ini memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi akan kami lakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” tutupnya.
Perkembangan terbaru seputar kebijakan daerah, kesehatan masyarakat, dan isu strategis lainnya dapat diikuti melalui JurnalLugas.Com
(SF)
