JurnalLugas.Com — Menimbang Efektivitas Anggaran Rp268 Triliun, Perlukah Dana Makan Bergizi Gratis Disalurkan Langsung kepada Orang Tua?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial dengan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, di mana sekitar 95,4 persen atau Rp248 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional, termasuk MBG.
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Namun, di balik tujuan mulia itu, muncul ruang diskusi publik mengenai model pelaksanaan program yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari efisiensi anggaran, rantai distribusi, hingga beberapa insiden dugaan keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah.
Di tengah dinamika tersebut, berkembang sebuah gagasan yang mulai mendapat perhatian masyarakat, yakni menyalurkan anggaran makan harian siswa langsung kepada orang tua agar bekal sekolah disiapkan sendiri di rumah.
Negara Menjamin Gizi, Orang Tua Menjamin Selera dan Keamanan
Dalam skema MBG saat ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp15.000 untuk satu porsi makanan bagi sebagian besar siswa. Nilai tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli bahan pangan.
Sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk bahan makanan, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan, distribusi, serta biaya pendukung lainnya.
Menu disusun berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), dengan komposisi karbohidrat, protein hewani, sayuran, buah, dan unsur gizi lain yang disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat.
Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemenuhan gizi tidak hanya ditentukan oleh standar nutrisi, tetapi juga oleh kedekatan orang tua terhadap kebutuhan anaknya.
Orang tua dinilai lebih memahami makanan yang disukai anak, mengetahui riwayat alergi, kebiasaan makan, hingga kondisi kesehatan yang tidak selalu dapat diakomodasi melalui produksi makanan dalam skala besar.
Selain itu, makanan rumahan umumnya dimasak beberapa jam sebelum dikonsumsi sehingga dianggap memiliki tingkat kesegaran dan keamanan yang lebih baik dibanding makanan yang harus diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah ribuan porsi.
“Kalau anggaran makan diberikan kepada orang tua sesuai hari sekolah, kami bisa memasak sendiri bekal anak. Kami lebih tahu makanan yang disukai, porsinya, dan kualitas bahan yang digunakan,” ujar seorang ibu rumah tangga yang mendukung usulan tersebut, Minggu 28 Juni 2026.
Putaran Uang Berpotensi Menyentuh Ekonomi Mikro
Di luar aspek gizi, perdebatan mengenai MBG juga menyentuh dimensi ekonomi kerakyatan.
Apabila anggaran makan diberikan langsung kepada keluarga, uang tersebut diperkirakan akan dibelanjakan setiap hari di pasar tradisional, warung sembako, pedagang sayur, penjual ikan, pedagang telur, hingga pelaku usaha mikro di lingkungan tempat tinggal.
Skema tersebut dinilai dapat memperluas sirkulasi uang negara di tingkat akar rumput karena transaksi ekonomi berlangsung langsung antara keluarga penerima manfaat dan pedagang kecil.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh siswa sebagai penerima makanan, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro yang menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal.
“Kalau uangnya dibelanjakan di pasar dekat rumah, pedagang kecil ikut hidup. Yang menikmati bukan hanya penyedia makanan dalam jumlah besar, tetapi masyarakat bawah juga merasakan perputaran ekonominya,” ungkap seorang warga.
Sebaliknya, dalam mekanisme dapur terpusat, pengadaan bahan pangan dilakukan dalam volume besar untuk memenuhi kebutuhan ribuan porsi setiap hari.
Model tersebut secara operasional memang membutuhkan pemasok yang mampu menjamin kontinuitas pasokan dan standar keamanan pangan.
BGN sendiri mendorong mitra penyelenggara memanfaatkan hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal sepanjang memenuhi standar kualitas serta keamanan pangan yang ditetapkan.
Efisiensi Anggaran Menjadi Ruang Evaluasi
Sebagai program dengan anggaran ratusan triliun rupiah, MBG tidak terlepas dari tuntutan efisiensi penggunaan APBN.
Dalam diskursus publik, sebagian kalangan mempertanyakan apakah biaya operasional yang melekat pada sistem dapur terpusat dapat ditekan apabila keluarga diberi kewenangan menyiapkan bekal sendiri menggunakan anggaran yang sama.
Pandangan tersebut juga dikaitkan dengan keinginan agar manfaat fiskal negara lebih banyak mengalir langsung kepada rumah tangga dibanding berhenti pada mata rantai distribusi yang lebih panjang.
Meski demikian, pemerintah memiliki pertimbangan berbeda.
Pemerintah Masih Belum Percaya
Model penyediaan makanan dipilih agar negara dapat memastikan setiap anak memperoleh makanan dengan standar gizi yang relatif seragam, tanpa dipengaruhi kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.
Pemerintah juga menghadapi tantangan apabila bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, karena penggunaan dana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan sesuai tujuan program.
Perdebatan mengenai MBG versus Bekal Emak pada dasarnya bukan sekadar memilih siapa yang memasak makanan, melainkan menentukan model kebijakan yang paling efektif mencapai tujuan negara.
Di satu sisi, sistem dapur terpusat menawarkan standarisasi gizi dan pengawasan yang lebih terstruktur. Di sisi lain, skema penyaluran anggaran langsung kepada orang tua dinilai berpotensi memperkuat ekonomi lokal, menghadirkan makanan yang lebih personal, sekaligus mengurangi risiko yang melekat pada produksi pangan dalam skala besar.
Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing.
Karena itu, ruang evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap terbuka sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kebijakan publik.
Yang menjadi ukuran utama bukan hanya besarnya anggaran yang dibelanjakan negara, melainkan sejauh mana setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak sekaligus memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat, Bukan hanya dinikmati oleh oknum pejabat negara serta elite politik.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
