JurnalLugas.Com – Di tengah tekanan geopolitik global yang mulai berdampak pada stabilitas pangan, pemerintah memperkuat strategi perlindungan gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa pengawasan distribusi menjadi faktor krusial yang tidak bisa diabaikan.
Menurutnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini memegang peran vital sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut di lapangan. Tanpa pengawasan yang konsisten, tujuan besar program ini berisiko tidak tercapai secara maksimal.
“Distribusi harus dijaga kualitas dan ketepatannya. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang untuk ketahanan bangsa,” ujar Wihaji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Bantalan Sosial di Tengah Ketidakpastian Global
Program MBG dinilai menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global, khususnya dalam menjaga daya tahan kelompok rentan. Sasaran utama program ini meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD atau yang dikenal sebagai kelompok 3B.
Dalam kerangka regulasi, mandat tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47 yang memberikan tanggung jawab distribusi kepada Kemendukbangga/BKKBN.
Seorang pejabat internal BKKBN yang enggan disebutkan namanya menyebut, “Program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tapi memastikan generasi masa depan tumbuh sehat di tengah tekanan ekonomi global.”
Pengawasan Harian Jadi Instruksi Tegas
Wihaji juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala perwakilan di tingkat provinsi untuk melakukan pemantauan distribusi setiap hari. Langkah ini dianggap penting guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam implementasi di lapangan.
Petugas lapangan pun diminta aktif melakukan kontrol langsung terhadap operasional SPPG. Pengawasan ini mencakup kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, hingga konsistensi distribusi.
“Kalau pengawasan lemah, dampaknya langsung ke masyarakat. Jadi ini harus dijaga setiap hari, bukan sesekali,” tegasnya.
Integrasi Program Prioritas Jadi Fokus Utama
Selain MBG, pemerintah juga memperkuat sinergi lintas program yang berada di bawah Kemendukbangga/BKKBN. Beberapa program strategis yang terus didorong antara lain pelayanan Keluarga Berencana (KB), pemanfaatan aplikasi Elsimil untuk kesiapan pernikahan dan kehamilan, hingga program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya).
Tak hanya itu, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Sekolah Lansia, serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak berbasis sistem elektronik (PP Tunas) juga menjadi bagian dari agenda prioritas.
Langkah integratif ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Di akhir pernyataannya, Wihaji menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia jika seluruh program prioritas dijalankan secara konsisten dan terukur.
“Kita harus kawal bersama. Selama program berjalan dengan baik, saya yakin Indonesia akan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.
Dengan penguatan pengawasan dan sinergi lintas sektor, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.
Baca berita lainnya di: https://jurnalluguas.com
(SF)
