JurnalLugas.Com — Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengguncang panggung politik daerah. Kali ini, sorotan mengarah ke lingkaran kekuasaan di Kabupaten Tulungagung, setelah seorang politisi lokal yang juga bagian dari keluarga kepala daerah turut diamankan.
Nama Jatmiko Dwi Seputro mencuat dalam operasi tersebut. Ia diketahui merupakan adik kandung dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang lebih dulu diamankan penyidik dalam OTT pada Jumat sore. Keduanya kini berada di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif bersama sejumlah pihak lainnya.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi yang menyeret elite daerah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, total 13 orang dibawa ke Jakarta, terdiri dari kepala daerah, pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), serta satu pihak di luar struktur pemerintahan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan komposisi pihak yang diamankan mencerminkan keterkaitan erat antara unsur pemerintahan dan pihak eksternal. Namun, ia belum merinci lebih jauh peran masing-masing dalam konstruksi perkara.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, menyatakan pihaknya memilih bersikap hati-hati. Dalam pernyataan singkatnya, ia menegaskan bahwa partai menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami masih mencermati perkembangan di KPK. Status hukum yang bersangkutan belum ditetapkan,” ujarnya.
Dari hasil OTT tersebut, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan praktik suap. Nilainya disebut mencapai ratusan juta rupiah, meski belum ada angka pasti yang diumumkan secara resmi.
Pemeriksaan awal terhadap 18 orang dilakukan di Mapolres Tulungagung sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Setelah proses klarifikasi, sebanyak 12 orang diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Juanda untuk pemeriksaan lanjutan.
Kasus ini tidak hanya membuka potensi praktik korupsi di tingkat daerah, tetapi juga menyoroti relasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga pejabat. Publik kini menanti kejelasan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk apakah akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat.
OTT Tulungagung menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penyelenggara negara harus terus diperkuat, terutama di daerah yang rentan terhadap konflik kepentingan dan praktik kolusi.
Untuk perkembangan terbaru dan analisis mendalam, kunjungi JurnalLugas.Com.
(SF)
