JurnalLugas.Com – Dinamika penegakan hukum kembali menguat di daerah. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan melakukan serangkaian pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
Langkah ini dilakukan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada Jumat malam (10/4/2026). Pemeriksaan berlangsung di Mapolres Tulungagung dan disebut berjalan maraton sejak pukul 19.00 WIB.
Sejumlah sumber internal mengungkapkan, aktivitas tim KPK sudah terpantau sejak siang hari sebelum akhirnya pemeriksaan resmi dimulai pada malam hari. Kehadiran penyidik antirasuah ini langsung memicu pergerakan sejumlah pejabat daerah menuju lokasi pemeriksaan.
“Iya, ada kegiatan KPK di Tulungagung sejak siang tadi,” ujar pejabat KPK.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Ia memastikan bahwa penindakan dilakukan terhadap kepala daerah aktif di wilayah Tulungagung, meski belum merinci konstruksi perkara yang tengah didalami penyidik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Gatut Sunu Wibowo telah lebih dahulu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Di sisi lain, sedikitnya 11 pejabat OPD bersama seorang ajudan bupati masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung.
Mereka yang terlihat memasuki area pemeriksaan antara lain Penjabat Sekretaris Daerah, kepala dinas strategis, hingga pejabat bagian administratif di lingkungan Pemkab. Seluruhnya diperiksa secara bergiliran di lantai dua gedung Mapolres.
Situasi di lokasi pemeriksaan tampak tertutup dengan pengamanan ketat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun pejabat yang keluar untuk memberikan keterangan kepada publik.
Sejumlah pengamat menilai, pola pemeriksaan maraton seperti ini biasanya dilakukan untuk mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam perkara yang tengah diusut. KPK juga dikenal kerap mengembangkan kasus dari hasil OTT ke jaringan yang lebih luas.
“Biasanya OTT menjadi pintu masuk. Setelah itu, penyidik akan menelusuri keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti awal,” kata seorang analis hukum yang mengikuti perkembangan kasus korupsi daerah.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung operasi tangkap tangan. Publik pun kini menanti transparansi KPK dalam mengungkap konstruksi perkara, termasuk dugaan praktik korupsi yang melibatkan jajaran birokrasi daerah.
Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini diperkirakan akan disampaikan KPK dalam konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Untuk mengikuti update berita terbaru dan analisis mendalam lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
(BW)
