JurnalLugas.Com — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi memberi perhatian serius terhadap proyek pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional membuka babak baru pengawasan proyek strategis pemerintah berbasis energi bersih.
Pengadaan sebanyak 25.644 unit kendaraan listrik tersebut tak hanya dipandang sebagai upaya modernisasi distribusi layanan publik, tetapi juga sebagai titik rawan yang berpotensi disusupi praktik korupsi jika tidak diawasi ketat sejak awal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam terhadap proyek bernilai besar tersebut.
“Pengadaan barang dan jasa memang menjadi salah satu area paling rawan korupsi. Karena itu, kami memberikan perhatian serius terhadap proses ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dari Perencanaan Hingga Distribusi, Semua Disorot
KPK melihat potensi kerawanan bukan hanya pada tahap lelang, tetapi sejak perencanaan awal. Mulai dari analisis kebutuhan hingga penentuan spesifikasi kendaraan menjadi titik kritis yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurut Budi, pertanyaan mendasar harus dijawab secara jelas: apakah kebutuhan kendaraan benar-benar merata di setiap wilayah? Apakah spesifikasi motor listrik sudah sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah?
“Jangan sampai pengadaan dilakukan tanpa analisis yang matang, karena itu bisa membuka celah penyimpangan,” singkatnya.
Vendor Pemenang Ikut Jadi Sorotan
Isu lain yang mencuat adalah terkait perusahaan pemenang tender, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal, yang disebut belum memiliki jaringan dealer luas di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, KPK menegaskan bahwa fokus utama bukan pada siapa pemenangnya, melainkan bagaimana proses pemilihannya dilakukan.
“Setiap keputusan dalam pengadaan harus memiliki dasar argumentasi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Budi.
BGN, Untuk Wilayah Sulit dan Program Gizi
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari strategi memperkuat distribusi program Makan Bergizi Gratis, khususnya di wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Ia menyebutkan bahwa hingga awal April 2026, realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total yang direncanakan.
Motor listrik tersebut nantinya akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi bantuan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Pemerintah Pastikan Tak Ada Pembelian Baru 2026
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran pengadaan berasal dari tahun 2025 dan tidak ada tambahan pembelian pada tahun 2026.
Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi adanya perluasan proyek di tengah sorotan publik.
Ujian Besar Proyek Hijau Pemerintah
Pengadaan motor listrik seperti model Emmo JVX GT dan Emmo JVH MAX menjadi simbol transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan dalam layanan publik.
Namun di balik itu, proyek ini kini menjadi ujian besar bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Pengawasan dari KPK diharapkan mampu memastikan bahwa inovasi tidak berubah menjadi celah korupsi baru.
Publik kini menunggu apakah proyek ini akan menjadi contoh sukses tata kelola bersih, atau justru menambah daftar panjang polemik pengadaan negara.
Baca berita investigasi lainnya di: https://jurnalluguas.com/
(SF)
