JurnalLugas.Com — Gelombang aspirasi pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara kembali menguat. Kali ini, dorongan datang dari para tokoh dan diaspora Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang berkumpul dalam momentum Halal Bihalal lintas organisasi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.
Lebih dari seribu warga Tabagsel dari berbagai latar belakang hadir dalam forum yang tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret mempercepat pemekaran wilayah. Empat organisasi besar Forum Masyarakat Tabagsel (FORMAT), IKAMATABAGSEL, PSBB, dan PAPPSI menyatukan suara dalam satu agenda besar: memperjuangkan provinsi baru di kawasan selatan Sumatera Utara.
Sejumlah tokoh nasional asal Tabagsel menilai, momentum ini menjadi titik penting dalam membangun konsensus kolektif. Mereka sepakat bahwa pemekaran bukan sekadar wacana administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
Seorang diplomat senior Indonesia, Bomer Pasaribu, menegaskan bahwa gagasan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara bukanlah isu baru. Ia menyebut, aspirasi tersebut telah lama hidup di tengah masyarakat, namun membutuhkan energi baru berupa soliditas lintas elemen.
“Ini bukan sekadar mimpi sesaat. Sudah puluhan tahun digaungkan, tapi sekarang saatnya diperkuat dengan kerja bersama, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan purnawirawan jenderal kepolisian, Saud Usman Nasution. Ia menekankan pentingnya menanggalkan ego sektoral yang kerap menjadi penghambat gerak kolektif.
“Kalau ingin berhasil, kuncinya satu: kompak. Hari ini kita sudah menunjukkan itu. Tinggal bagaimana menjaga konsistensi untuk tujuan bersama,” katanya.
Dukungan juga datang dari kalangan birokrasi pusat. Ketua Umum PAPPSI, Khoiruddin Hasibuan, yang kini berkiprah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses administratif pemekaran agar dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, urgensi pembentukan provinsi baru di kawasan Tabagsel semakin relevan, mengingat tantangan pembangunan yang membutuhkan pendekatan lebih fokus dan terdesentralisasi.
“Proses ini tidak boleh stagnan. Harus ada dorongan serius dari semua pihak agar usulan ini bisa masuk dalam prioritas nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FORMAT, Hamsiruddin Siregar, memastikan organisasinya akan mengambil peran aktif, baik dalam penguatan kapasitas masyarakat maupun advokasi kebijakan.
Ia menyebut, kekuatan diaspora Tabagsel yang tersebar di berbagai daerah bisa menjadi motor penggerak percepatan pembangunan, termasuk dalam mewujudkan provinsi baru.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk kepala daerah dan figur publik asal Tabagsel yang selama ini dikenal vokal dalam isu pemekaran wilayah.
Arah Baru Pembangunan Tabagsel
Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dinilai sebagai solusi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah selatan Sumatera Utara. Selama ini, sejumlah daerah di Tabagsel menghadapi tantangan akses infrastruktur, layanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal.
Dengan status provinsi baru, diharapkan kebijakan pembangunan dapat lebih terfokus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Konsolidasi lintas organisasi yang terjadi di Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa gerakan ini tidak lagi sporadis, melainkan telah memasuki fase yang lebih terstruktur dan strategis.
Dorongan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara kini memasuki babak baru dengan menguatnya dukungan dari diaspora dan tokoh nasional asal Tabagsel. Jika konsolidasi ini terus dijaga dan diterjemahkan dalam langkah nyata, peluang terwujudnya provinsi baru tersebut semakin terbuka.
Untuk informasi berita lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.
(SF)
