APPMBGI Reformasi Tata Kelola MBG, Transparansi hingga Sertifikasi Pengawas Gizi

Dapur Sppg
Foto : Dapur SPPG MBG

JurnalLugas.Com — Upaya memperkuat kualitas dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia secara resmi menyerahkan serangkaian rekomendasi strategis kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam audiensi tingkat tinggi yang digelar Selasa (28/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi titik temu antara pengalaman lapangan dan arah kebijakan nasional. Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diajukan bukan sekadar konsep, melainkan refleksi dari praktik nyata di lapangan.

Bacaan Lainnya

“Ini bukan wacana normatif. Ini suara dari dapur-dapur yang setiap hari menjalankan program, menghadapi tantangan riil, dan mencari solusi konkret,” ujarnya.

Lima Pilar Perubahan: Dari Dapur ke Kebijakan Nasional

Hasil dari APPMBGI National Summit 2026 yang berlangsung 25–26 April itu merumuskan lima pilar utama yang dinilai krusial untuk memperkuat fondasi MBG:

1. Tata kelola dan akuntabilitas
Sistem pengelolaan MBG perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran serta efektivitas distribusi.

2. Ketahanan rantai pasok pangan
Pasokan bahan makanan didorong berbasis produksi lokal guna mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan stabilitas distribusi.

3. Standar keamanan pangan
Seluruh dapur pengelola diharapkan menerapkan standar keamanan pangan yang seragam guna menjamin kualitas konsumsi masyarakat.

4. Sertifikasi pengawas gizi
Profesionalisme tenaga pengawas menjadi sorotan penting. Sertifikasi dinilai sebagai langkah strategis menjaga integritas dan kualitas program.

5. Ekosistem pendukung berkelanjutan
Mulai dari pembiayaan, kelembagaan, hingga digitalisasi sistem, seluruh aspek pendukung perlu diperkuat agar program berjalan konsisten dalam jangka panjang.

Sinergi dengan Arah Pemerintah

Dalam forum tersebut, Abdul menegaskan posisi APPMBGI sebagai mitra strategis pemerintah, bukan entitas yang berjalan sendiri. Ia menyebut keberhasilan program sangat bergantung pada keselarasan antara pelaku lapangan dan kebijakan pusat, terutama dalam konteks pemerintahan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami ingin menjadi bagian dari solusi. Kolaborasi adalah kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Respons Positif

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa MBG merupakan program strategis yang berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang kolaborasi luas dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pelaku usaha.

“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Perlu keterlibatan aktif semua pihak, termasuk yang berada di garis depan pelaksanaan,” ujarnya.

Zulkifli juga memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan akan dikaji dalam kerangka koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama untuk penyempurnaan regulasi teknis.

Arah Baru: Forum Komunikasi Terstruktur

Salah satu hasil penting dari audiensi ini adalah kesepakatan awal untuk membentuk forum komunikasi yang lebih sistematis antara APPMBGI dan Kemenko Pangan. Forum ini diharapkan menjadi ruang evaluasi rutin sekaligus wadah penyelarasan kebijakan berbasis data lapangan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa dinamika implementasi di daerah dapat langsung terhubung dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.

Perluasan Jangkauan Nasional

Ke depan, APPMBGI menargetkan ekspansi keanggotaan hingga mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan standar layanan yang merata serta memperkuat jaringan distribusi program MBG secara nasional.

Abdul menutup dengan menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku lapangan.

“Kami ingin tetap adaptif dan konstruktif. Program sebesar ini membutuhkan dialog yang terus hidup,” katanya.

Dengan momentum ini, reformasi tata kelola MBG bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah konkret menuju sistem pangan nasional yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Baca selengkapnya di JurnalLugas.Com

(SF)

Tombol Google News - JurnalLugas

Pos terkait