JurnalLugas.Com — Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) membuka babak baru dalam tata kelola kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kewajiban calon pimpinan KPK untuk “melepaskan” jabatan struktural atau profesi sebelumnya.
Putusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, pada Rabu (29/4/2026) menegaskan bahwa frasa “melepas” dalam Undang-Undang KPK tidak lagi dimaknai sebagai pengunduran diri permanen, melainkan cukup “nonaktif dari” jabatan tersebut selama menjabat sebagai pimpinan KPK.
“Permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian,” ujar Suhartoyo dalam sidang terbuka.
Tafsir Baru, Dari “Lepas” Menjadi “Nonaktif”
Mahkamah menilai, ketentuan yang mewajibkan pelepasan jabatan secara permanen berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, frasa dalam Pasal 29 huruf i dan j UU KPK dinyatakan inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sebagai “nonaktif dari”.
Artinya, calon pimpinan KPK tidak harus kehilangan status jabatan atau profesinya secara permanen, melainkan hanya berhenti sementara selama menjabat.
Langkah ini dinilai sebagai titik tengah antara menjaga independensi KPK dan melindungi hak profesional individu.
Beda Jabatan Politik dan Profesional
Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan bahwa posisi pimpinan KPK berbeda secara fundamental dengan jabatan politik seperti presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif.
“Jabatan politik memiliki legitimasi langsung dari rakyat, sehingga wajar jika menuntut pemutusan total dari profesi sebelumnya,” ujarnya.
Sebaliknya, pimpinan KPK berasal dari proses seleksi berbasis kompetensi dan integritas, bukan mandat elektoral. Karena itu, tidak relevan jika diwajibkan mundur permanen dari profesi asal.
Guntur menegaskan bahwa jabatan pimpinan KPK lebih tepat dipahami sebagai penugasan publik sementara, bukan karier politik yang bersifat periodik.
Cegah Konflik Kepentingan, Bukan Putus Karier
Meski memberi kelonggaran, MK tetap menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga antirasuah tersebut. Selama menjabat, pimpinan KPK wajib nonaktif dari jabatan asal untuk menghindari konflik kepentingan dan praktik rangkap jabatan.
“Fokus utama tetap pada tugas pemberantasan korupsi,” tegas Guntur.
Dengan demikian, prinsip independensi tetap dijaga tanpa harus mengorbankan masa depan karier profesional pejabat yang bersangkutan.
Lebih Banyak Profesional Berpeluang Pimpin KPK
Putusan ini berpotensi memperluas partisipasi kalangan profesional untuk ikut seleksi pimpinan KPK. Sebelumnya, kewajiban mundur permanen menjadi salah satu faktor yang membuat banyak kandidat potensial enggan mendaftar.
Kini, dengan skema nonaktif, peluang tersebut menjadi lebih terbuka tanpa risiko kehilangan posisi karier jangka panjang.
Namun, di sisi lain, publik tetap diharapkan mengawasi implementasi aturan ini agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dapat melemahkan independensi KPK.
Putusan MK ini menjadi penegasan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keseimbangan antara integritas lembaga dan perlindungan hak individu. Tafsir “nonaktif” diharapkan mampu menjaga profesionalitas sekaligus menarik talenta terbaik untuk memperkuat KPK ke depan.
Baca selengkapnya di JurnalLugas.com
(SF)
