JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memberi dampak positif bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Temuan itu terungkap dalam riset terbaru Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (UI) yang dilakukan di lima daerah selama periode Oktober hingga Desember 2025.
Penelitian melibatkan 1.267 responden di Kota Kupang, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasilnya menunjukkan tingkat penerimaan program cukup tinggi, terutama di kalangan siswa dari keluarga ekonomi rendah.
Sebanyak 85,8 persen siswa dari kelompok sosial ekonomi bawah tercatat selalu menghabiskan makanan yang disediakan melalui program MBG. Angka tersebut memperlihatkan bahwa bantuan pangan di sekolah masih menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga.
Peneliti FISIP UI, Hari Nugroho, menyebut program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga membantu stabilitas ekonomi rumah tangga.
Menurutnya, banyak orang tua merasa pengeluaran harian menjadi lebih ringan karena anak memperoleh makanan di sekolah. Selain mengurangi uang jajan, program tersebut juga membantu keluarga yang memiliki keterbatasan waktu menyiapkan bekal makanan.
“Semakin rendah tingkat ekonomi keluarga siswa, semakin tinggi penerimaan mereka terhadap program ini,” ujar Hari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.
Riset tersebut juga menemukan program MBG membantu mengurangi risiko siswa belajar dalam kondisi lapar. Kondisi itu dinilai penting untuk menjaga konsentrasi dan aktivitas belajar anak selama jam sekolah.
Meski mendapat respons positif, penelitian UI menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. Tantangan utama ditemukan pada sistem distribusi makanan, tata kelola dapur, hingga penyesuaian menu makanan dengan selera daerah.
Sebanyak 73,3 persen sekolah yang menjadi responden mengaku pernah mengalami kendala distribusi makanan dari dapur MBG. Keterlambatan pengiriman menjadi masalah paling dominan dan berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima siswa.
Tak sedikit siswa mengaku menerima makanan dalam kondisi kurang layak konsumsi. Sekitar 59 persen responden menyebut makanan yang diterima terkadang sudah dingin saat tiba di sekolah.
Penelitian juga mencatat 19 persen siswa pernah mengalami keluhan kesehatan ringan seperti sakit perut atau mual setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Selain persoalan distribusi, menu makanan disebut menjadi tantangan lain yang belum terselesaikan. Sistem penentuan menu nasional dianggap terlalu seragam dan belum mempertimbangkan kebiasaan makan di masing-masing daerah.
Hari menjelaskan, seluruh aturan operasional dapur hingga siklus menu ditentukan secara terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi itu membuat pengelola daerah memiliki ruang terbatas untuk menyesuaikan jenis makanan dengan preferensi siswa setempat.
Dampaknya mulai terlihat dari tingkat kejenuhan siswa terhadap menu yang disajikan. Survei menunjukkan 53 persen siswa mengaku kadang merasa bosan dengan makanan yang diberikan, sementara 15 persen lainnya mengaku sering bosan.
Jenis makanan yang paling banyak tersisa adalah sayuran dengan persentase mencapai 77,9 persen. Mayoritas siswa mengaku tidak menghabiskan makanan karena rasa yang dianggap kurang sesuai selera.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa target pemenuhan gizi seimbang belum sepenuhnya tercapai apabila makanan yang disediakan tidak dikonsumsi secara optimal oleh siswa.
Peneliti UI merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, terutama dalam aspek distribusi, kualitas makanan, dan fleksibilitas menu berbasis kebutuhan daerah.
Perbaikan tata kelola dinilai penting agar program unggulan pemerintah tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia.
Baca berita nasional lainnya di JurnalLugas.Com
(Bowo)
