JurnalLugas.Com – Suara tangis pecah ketika alat berat mulai merobohkan rumah-rumah sederhana milik warga. Kayu, seng, pakaian, hingga perabot rumah tangga berserakan di tanah berlumpur. Sebagian warga hanya bisa menyelamatkan barang seadanya, sementara yang lain memilih bertahan sambil memohon agar rumah mereka tidak dihancurkan.
Pemandangan seperti ini bukan lagi hal asing di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah sering menggunakan alasan penertiban bangunan tanpa IMB atau tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk melakukan pembongkaran. Namun persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika warga sebenarnya memiliki surat tanah yang sah.
Di tengah penertiban itu, muncul pertanyaan besar, apakah negara benar-benar menegakkan hukum, atau justru sedang menekan rakyat kecil dengan kebijakan yang tidak berpihak pada kemanusiaan?
IMB dan Surat Tanah Adalah Dua Hal Berbeda
Dalam banyak kasus penggusuran, masyarakat sering disudutkan karena dianggap tidak memiliki IMB. Padahal secara hukum, izin bangunan dan kepemilikan tanah adalah dua hal yang berbeda.
Surat tanah berfungsi membuktikan hak seseorang atas tanah yang ditempati. Sementara IMB yang kini berubah menjadi PBG merupakan izin terkait bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.
Artinya, meskipun sebuah rumah belum memiliki IMB atau PBG, pemerintah tetap tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap hak warga atas tanah maupun harta bendanya.
Penertiban bangunan tetap harus dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas, transparan, dan manusiawi.
Dugaan Pelanggaran dalam Pembongkaran Rumah Warga
Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi di lapangan, pembongkaran rumah sering menimbulkan persoalan serius. Tidak sedikit warga mengaku:
- tidak menerima pemberitahuan yang layak,
- tidak mendapatkan kesempatan mengurus izin,
- tidak memperoleh solusi relokasi,
- mengalami intimidasi,
- kehilangan barang-barang pribadi,
- hingga mengalami kerusakan properti akibat tindakan aparat.
Dalam situasi seperti ini, persoalan tidak lagi sekadar soal administrasi bangunan.
Tindakan pembongkaran yang dilakukan tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan dugaan pelanggaran hak warga negara, maladministrasi, bahkan kemungkinan tindak pidana apabila terdapat unsur:
- perusakan barang,
- kekerasan,
- pemaksaan,
- penganiayaan,
- atau penyalahgunaan wewenang.
Ketika Penegakan Aturan Kehilangan Sisi Kemanusiaan Menindas Itu Sudah Biasa
Bagi masyarakat kecil, rumah bukan hanya bangunan fisik. Rumah adalah tempat berlindung, tempat membesarkan anak, menyimpan kenangan keluarga, dan sumber rasa aman.
Karena itu, pembongkaran rumah secara mendadak sering meninggalkan trauma panjang.
Dalam sejumlah kasus, warga mengaku merasa diperlakukan seperti pelanggar berat, padahal mereka telah tinggal bertahun-tahun di lokasi tersebut dan memiliki bukti penguasaan tanah.
Sebagian warga bahkan mempertanyakan mengapa kebijakan sering terasa keras kepada masyarakat kecil, sementara bangunan besar atau pelanggaran lain kerap lolos dari penindakan.
Kritik seperti ini terus muncul karena masyarakat menilai penegakan aturan tidak selalu berjalan dengan rasa keadilan yang sama.
Investigasi Tata Kota dan Kepentingan Kekuasaan Pejabat Korup
Di balik alasan penataan wilayah dan penegakan aturan, penggusuran sering memunculkan tanda tanya yang lebih besar.
Pengamat hukum dan aktivis masyarakat sipil menilai konflik penggusuran di Indonesia tidak jarang berkaitan dengan proyek pembangunan, investasi, tata ruang, hingga kepentingan ekonomi bernilai besar.
Dalam sejumlah kasus nasional, warga mengaku baru mengetahui wilayah mereka akan ditertibkan setelah alat berat datang ke lokasi.
Ada pula kasus ketika sosialisasi dilakukan sangat minim, sementara warga kesulitan memperoleh dokumen resmi terkait dasar hukum pembongkaran.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik bahwa kebijakan penertiban kadang lebih berpihak pada kepentingan proyek dibanding perlindungan hak masyarakat kecil.
Meski demikian, pemerintah umumnya beralasan bahwa penertiban dilakukan demi kepentingan umum, penataan kawasan, keselamatan lingkungan, atau pelaksanaan aturan tata ruang.
Persoalannya, pelaksanaan kebijakan di lapangan sering dinilai mengabaikan aspek dialog dan kemanusiaan.
Menimbulkan dugaan pejabat korup pasti menindas rakyat.
Apakah Pembongkaran Rumah Bisa Masuk Ranah Pidana?
Secara hukum, tidak semua pembongkaran otomatis menjadi tindak pidana. Namun jika dalam prosesnya terjadi:
- penghancuran barang milik warga di luar prosedur,
- tindakan kekerasan,
- ancaman,
- intimidasi,
- penganiayaan,
- atau penyalahgunaan jabatan,
maka terdapat kemungkinan muncul unsur pidana yang dapat dilaporkan.
Karena itu, warga yang merasa dirugikan biasanya disarankan untuk:
- mengumpulkan bukti foto dan video,
- menyimpan dokumen tanah,
- mendata kerusakan dan kerugian,
- mencatat identitas petugas,
- mencari saksi,
- dan meminta pendampingan hukum.
Laporan juga dapat diajukan ke:
- entity[“organization”,”Ombudsman Republik Indonesia”,”Indonesia”],
- entity[“organization”,”Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”,”Indonesia”],
- serta lembaga bantuan hukum seperti entity[“organization”,”Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia”,”Indonesia”].
Rakyat Kecil Pasti Tertindas dan Penguasa Power Kekuasaan
Konflik penggusuran memperlihatkan jurang besar antara kekuasaan dan masyarakat kecil.
Di satu sisi, pemerintah memiliki aparat, alat berat, regulasi, dan kewenangan administratif. Di sisi lain, warga sering hanya memiliki rumah sederhana dan dokumen tanah yang mereka pertahankan bertahun-tahun.
Ketimpangan inilah yang membuat banyak warga merasa tidak memiliki posisi tawar.
Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam. Anak-anak kehilangan rasa aman. Lansia dan perempuan menjadi kelompok paling rentan saat penggusuran terjadi.
Tidak sedikit warga yang akhirnya hidup sementara di tenda, rumah kerabat, atau tempat darurat setelah rumah mereka dibongkar.
Negara Hukum Seharusnya Melindungi Warga Bukan Penindasan
Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, seluruh tindakan pemerintah semestinya tetap tunduk pada aturan hukum, prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Penegakan aturan bangunan tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan.
Dialog, solusi relokasi, transparansi, ganti rugi yang layak, serta pendekatan persuasif seharusnya menjadi bagian penting sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.
Ketika negara gagal menghadirkan keadilan dalam proses penertiban, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun.
Kasus pembongkaran rumah warga dengan alasan tidak memiliki IMB atau PBG akan selalu menjadi persoalan sensitif ketika masyarakat sebenarnya memiliki hak atas tanah yang sah.
Penegakan aturan memang penting, tetapi pelaksanaannya harus tetap menghormati hak warga negara.
Pembongkaran tanpa prosedur yang jelas, tanpa dialog, dan hingga menyebabkan kerusakan properti warga berpotensi memunculkan dugaan pelanggaran hukum, maladministrasi, hingga pelanggaran HAM.
Di tengah derasnya pembangunan dan penataan kota, pertanyaan paling mendasar tetap sama, apakah negara hadir untuk melindungi rakyat kecil, atau justru membuat mereka semakin kehilangan tempat berpijak?
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
