JurnalLugas.Com – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan tren positif pada awal tahun pemerintahan mereka. Hasil survei terbaru Nusantara Riset Indonesia (NRI) mencatat mayoritas masyarakat menilai arah kebijakan pemerintah berjalan sesuai harapan publik.
Dalam hasil survei nasional yang dipublikasikan di Jakarta, sebanyak 80,17 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 7,33 persen responden menyatakan tidak puas, dan 12,50 persen lainnya memilih tidak menjawab atau belum menentukan sikap.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup, mengatakan tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Deni, sektor ketahanan energi menjadi faktor paling dominan dalam membangun kepercayaan publik. Ia menyebut masyarakat mulai merasakan dampak stabilitas pasokan energi serta kebijakan pemerintah yang dianggap mampu menjaga kondisi nasional tetap terkendali.
“Ketahanan energi muncul sebagai indikator tertinggi dalam survei. Publik menilai stabilitas energi memberi pengaruh nyata terhadap kehidupan ekonomi dan aktivitas sehari-hari,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Data survei menunjukkan sektor ketahanan energi memperoleh angka tertinggi dengan 19,17 persen. Di bawahnya terdapat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen, kemudian faktor kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen.
Selain itu, aspek penegakan hukum mendapat penilaian positif sebesar 16,67 persen, disusul ketahanan pangan 15,42 persen, serta sektor pendidikan dan program sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
NRI menilai kombinasi kebijakan di berbagai sektor tersebut membentuk persepsi publik bahwa pemerintah mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus menjalankan agenda pembangunan sosial secara paralel.
Meski demikian, survei juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat. Isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi sumber ketidakpuasan terbesar dengan angka 13 persen. Publik juga menyoroti regulasi pemerintah yang dinilai belum optimal sebesar 10 persen.
Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintahan mendapat perhatian responden dengan persentase 9,50 persen. Adapun persoalan kesejahteraan masyarakat dan pembenahan sektor pendidikan masing-masing berada di angka 9 persen.
Deni menegaskan pemerintah tetap perlu menjaga konsistensi kebijakan, terutama di sektor strategis seperti energi dan pangan, agar tingkat kepercayaan masyarakat tidak mengalami penurunan.
“Kepercayaan publik sangat dipengaruhi konsistensi kebijakan. Jika pemerintah mampu menjaga stabilitas dan mempercepat penyelesaian persoalan hukum serta kesejahteraan, tingkat kepuasan bisa tetap terjaga,” katanya.
Survei Nusantara Riset Indonesia dilakukan pada 13 hingga 22 April 2026 menggunakan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dari 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota di Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen. Komposisi responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Baca berita nasional terbaru lainnya di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
