JurnalLugas.Com — Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperluas penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian nasional. Fokus terbaru mengarah pada penelusuran aliran dana yang diduga berkaitan dengan mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, melalui staf ahlinya, Robby Kurniawan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses pendalaman masih berlangsung. Ia menyebut penyidik belum menarik kesimpulan final, namun indikasi aliran dana menjadi salah satu titik krusial dalam pengembangan perkara.
“Kami masih mendalami terkait aliran tersebut,” ujarnya singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Kasus ini berakar dari dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di bawah Kementerian Perhubungan. Tidak hanya soal aliran dana, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya intervensi dalam proses pengadaan proyek.
KPK tengah menggali apakah pengondisian proyek dilakukan atas instruksi langsung dari tingkat pimpinan kementerian atau merupakan inisiatif pihak lain di internal DJKA. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak disebut menjadi kunci untuk memetakan struktur pengaruh dalam proyek-proyek tersebut.
Nama Budi Karya Sumadi sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Maret 2026. Sementara itu, Robby Kurniawan baru saja menjalani pemeriksaan pada awal Mei 2026. Kedua pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas rantai aliran dana dan peran masing-masing pihak.
Kasus ini sendiri mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jawa Tengah. Sejak saat itu, penyidikan berkembang signifikan, mengungkap pola yang diduga sistematis dalam pengaturan proyek.
Awalnya, KPK menetapkan 10 tersangka. Namun hingga awal 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 21 individu, ditambah dua korporasi yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum. Fakta ini menunjukkan bahwa kasus tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan yang lebih luas.
Proyek yang disorot meliputi pembangunan jalur ganda Solo–Kalioso, pembangunan jalur kereta di Makassar, hingga sejumlah proyek konstruksi dan supervisi di Jawa Barat serta perbaikan perlintasan di lintas Jawa–Sumatera.
Dugaan Rekayasa Tender
Dalam konstruksi perkara, penyidik menemukan indikasi kuat adanya rekayasa sejak tahap awal pengadaan. Mulai dari administrasi hingga penentuan pemenang tender, proses diduga telah dikondisikan untuk memenangkan pihak tertentu.
Praktik semacam ini, jika terbukti, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut. Namun arah penyidikan yang menyasar lingkaran pejabat tinggi menunjukkan keseriusan lembaga antirasuah dalam membongkar kasus ini hingga ke akar.
Perkembangan berikutnya akan sangat ditentukan oleh hasil pendalaman aliran dana serta konsistensi keterangan para saksi yang telah diperiksa.
Ikuti perkembangan investigasi dan berita eksklusif lainnya di:
https://jurnallugas.com
(Soefriyanto)
