JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul persoalan serius yang terus berulang, kasus Keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar di mana letak kesalahan sebenarnya?
Kejar Target dan Standar Kesehatan yang Terabaikan
Di lapangan, tidak sedikit pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memilih untuk langsung menjalankan produksi tanpa menyelesaikan perizinan dan standar keamanan pangan terlebih dahulu. Alasan klasiknya beragam, tuntutan agar program segera berjalan, keterbatasan waktu, hingga anggapan bahwa proses izin terlalu rumit.
Namun, pendekatan “jalan dulu, urus belakangan” ini justru menjadi pintu masuk berbagai risiko. Tanpa standar higiene yang jelas, tanpa pengawasan yang ketat, dan tanpa pelatihan memadai bagi tenaga dapur, kualitas makanan menjadi tidak terjamin.
Kasus Berulang Bukan Lagi Kebetulan
Ketika insiden keracunan terjadi sekali, mungkin masih bisa dianggap kelalaian. Tapi ketika kasus serupa terulang berkali-kali, jelas ada persoalan yang lebih dalam yakni kegagalan sistem.
“Itulah sekarang ini, belum ada izin, belum ada pengalaman soal masakan tetapi dituntut buat makanan karena uda join, ditambah mentor tidak disiplin alhasil ya gitu gak beres lah, keracunan masih berlanjut,” ujar pengamat kebijakan publik, Selasa 05 Mei 2026.
Beberapa akar masalah yang sering ditemukan antara lain:
- Standar operasional prosedur (SOP) tidak dijalankan secara konsisten
- Pengawasan dari pihak terkait masih lemah
- Pelatihan tenaga dapur tidak berkelanjutan
- Fasilitas dapur tidak memenuhi standar kesehatan
- Kapasitas produksi dipaksakan melebihi kemampuan
Akibatnya, makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi justru berubah menjadi ancaman kesehatan untuk generasi penerus bangsa.
Dampak yang Lebih Luas dari Sekadar Kesehatan
Keracunan makanan dalam program massal seperti MBG tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kepercayaan publik. Orang tua menjadi was-was, sekolah ragu untuk berpartisipasi, dan citra program pemerintah ikut tercoreng.
Lebih jauh lagi, jika terbukti ada kelalaian serius, pelaksana bisa menghadapi sanksi administratif hingga hukum. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
“Jargonnya sih ada MBG anak pintar, sehat dan cerdas, ya sebelum ada MBG anak dulu makan ubi ya cerdas, kalau pemerintah klaim karena MBG segalanya ya itu mereka wong anggaran gede banget kok, ya buktikan kalau MBG itu sesuai jargon dan jangan ada keracunan lagi,” jelasnya.
Perbaikan Sistem Jadi Kunci Utama
Daripada terus menyalahkan individu, solusi yang lebih efektif adalah memperbaiki sistem secara menyeluruh. Beberapa langkah yang bisa diterapkan antara lain:
- Penegakan standar sejak awal: Izin dan kelayakan dapur harus menjadi syarat mutlak sebelum produksi
- Audit rutin dan mendadak: Untuk memastikan SOP benar-benar dijalankan
- Pelatihan berkelanjutan: Tidak cukup sekali, harus ada evaluasi berkala
- Transparansi rantai produksi: Mulai dari bahan baku hingga distribusi
- Pembatasan kapasitas produksi: Menyesuaikan dengan kemampuan dapur
Menjaga Tujuan Mulia Tetap Aman Sedot Anggaran Fantastik
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat baik. Namun, tanpa kedisiplinan dalam pelaksanaan, tujuan tersebut justru bisa berbalik menjadi masalah.
Kasus keracunan yang berulang harus menjadi peringatan keras bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan keselamatan. Dalam urusan pangan terutama untuk masyarakat luas standar bukan pilihan, melainkan keharusan.
Jika sistem diperbaiki dan dijalankan dengan konsisten, program seperti SPPG bukan hanya bisa berjalan cepat, tetapi juga aman dan berkelanjutan.
“Penggunaan anggaran BGN untuk makan gratisnya sangatlah besar, seharusnya tujuan mulia itu harus sesuai, jangan anggaran besar anak penyakitan” pungkasnya.
Baca berita lainnya di JurnalLugas.Com
(SF)
