JurnalLugas.Com — Pemerintah resmi memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara tanpa mengurangi efektivitas program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan pengurangan anggaran itu diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Purbaya, penghematan dilakukan berdasarkan arahan langsung Presiden agar pengelolaan dana program MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.
“Presiden meminta agar penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional lebih efektif tanpa mengganggu tujuan utama program,” ujar Purbaya.
Meski pagu anggaran dipangkas, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran dana MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total alokasi awal. Program tersebut disebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menilai evaluasi anggaran diperlukan untuk memperbaiki manajemen pelaksanaan program sekaligus memastikan distribusi dana lebih efisien di lapangan.
Purbaya memberi sinyal masih akan ada langkah penyesuaian lanjutan dalam tata kelola anggaran MBG, terutama terkait mekanisme belanja dan efektivitas operasional Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut dia, Presiden Prabowo tengah menghitung skema penghematan terbaik agar kualitas layanan makan bergizi tetap terjaga, khususnya bagi anak-anak sekolah sebagai sasaran utama program.
“Yang penting program tetap efektif memberi makan murid sekolah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Di tengah penghematan anggaran MBG, realisasi belanja negara justru menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang awal 2026. Hingga akhir April, total belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding periode sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp826 triliun dengan pertumbuhan mencapai 51,1 persen. Pemerintah menyebut strategi percepatan distribusi belanja dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Secara rinci, belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp400,5 triliun atau naik 57,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga tercatat Rp425,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara hingga April 2026 mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN berada di level 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp164,4 triliun.
Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo yang difokuskan untuk memperkuat kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Informasi ekonomi dan kebijakan nasional lainnya dapat dibaca di JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
