JurnalLugas.Com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap keprihatinannya terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya mengalami paradoks.
Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terlihat merata, bahkan jumlah warga miskin dan kelompok rentan ekonomi masih menjadi perhatian serius pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan.
Menurut Prabowo, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar lima persen setiap tahun selama beberapa tahun terakhir.
Secara teori, angka tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan memperkuat daya beli masyarakat.
Namun fakta yang ditemuinya setelah menjabat sebagai Presiden menunjukkan adanya tantangan yang lebih kompleks.
Ia mengaku terkejut ketika menerima berbagai laporan yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi.
Tidak hanya kelompok miskin yang menjadi perhatian, tetapi juga masyarakat kelas menengah yang sebelumnya berhasil meningkatkan taraf hidup namun kini menghadapi risiko penurunan kesejahteraan.
Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas.
“Pertumbuhan harus menghasilkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat. Jika masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal, maka ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa salah satu tantangan utama yang perlu dibenahi adalah distribusi hasil pembangunan.
Ia menilai konsentrasi manfaat ekonomi pada kelompok tertentu berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat terciptanya kemakmuran bersama.
Pengamat ekonomi menilai pernyataan tersebut mencerminkan fokus pemerintahan saat ini terhadap isu pemerataan.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat memang menjadi indikator penting, namun kualitas pertumbuhan juga harus diperhatikan agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya tahan kelas menengah.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga ekonomi juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan berkelanjutan.
Kelas menengah dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak konsumsi domestik dan penopang aktivitas ekonomi nasional.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan ekonomi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.
Ia menyampaikan bahwa tugas negara bukan hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan kekayaan nasional dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat secara luas.
Komitmen tersebut, kata Prabowo, merupakan bagian dari tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala negara untuk menjaga kepentingan rakyat dan memperjuangkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerataan ekonomi diperkirakan akan menjadi salah satu agenda utama pemerintah, seiring upaya memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan nasional agar lebih inklusif.
Baca berita nasional dan ekonomi lainnya di JurnalLugas.Com
https://JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
