JurnalLugas.Com – Penguatan integritas aparatur negara kembali menjadi salah satu pesan utama Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai proses penegakan hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh aparatur, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menjelaskan bahwa Presiden meminta setiap aparatur negara melakukan evaluasi diri sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah rakyat.
Menurutnya, aparatur negara bukan sekadar penyelenggara pemerintahan, tetapi juga pelayan publik yang wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Presiden mengingatkan agar setiap aparatur menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah rakyat,” ujar Qodari dalam keterangannya yang Diterima JurnalLugas.Com, Senin (13/7/2026).
Arahan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur penyelenggara negara, mulai dari birokrasi pemerintahan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.
Upaya tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Qodari menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
Ia menekankan bahwa setiap perkara harus ditangani secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan khusus terhadap siapa pun.
“Penegakan hukum harus berlangsung adil dan tidak membedakan jabatan maupun kekuasaan,” kata Qodari.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tidak dapat dijadikan dasar untuk menghakimi sebuah institusi secara keseluruhan.
Karena itu, masyarakat diharapkan tetap memberikan ruang bagi aparat penegak hukum menyelesaikan setiap perkara secara objektif.
Selain mendukung penegakan hukum yang transparan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sikap tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun penghakiman sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di sisi lain, pemerintah berharap situasi nasional tetap kondusif sehingga agenda pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.
Stabilitas keamanan dan persatuan masyarakat dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Qodari menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga negara akan semakin kuat apabila integritas aparatur berjalan seiring dengan penegakan hukum yang konsisten, terbuka, dan bebas dari intervensi.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap pelayanan publik semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan semakin baik, dan pembangunan nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca berita nasional lainnya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com
(Soefriyanto)
