JurnalLugas.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam informasi yang muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Salah satu fakta yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan pemberian uang sebesar Rp100 juta kepada pendakwah Gus Miftah yang terungkap dalam jalannya persidangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan seluruh fakta yang disampaikan di ruang sidang akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum (JPU) untuk menentukan langkah hukum berikutnya.
“Setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan dianalisis lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum,” ujar Budi.
KPK Telusuri Motif dan Tujuan Pemberian Uang
Menurut KPK, fokus pendalaman tidak hanya pada keberadaan uang tersebut, tetapi juga menyangkut asal-usul dana, siapa yang berinisiatif memberikan, serta tujuan di balik dugaan pemberian tersebut.
Penyidik akan menilai apakah uang itu memiliki hubungan dengan perkara korupsi yang kini sedang disidangkan atau merupakan transaksi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Budi menjelaskan apabila dalam proses pembuktian nantinya diketahui uang tersebut berasal dari hasil dugaan korupsi, maka KPK memiliki dasar hukum untuk melakukan penyitaan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
“Jika nantinya terbukti berkaitan atau bersumber dari hasil tindak pidana korupsi, tentu ada kemungkinan dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum,” kata Budi.
Menunggu Fakta Persidangan
KPK menegaskan belum menarik kesimpulan atas informasi yang berkembang karena seluruh proses masih berada dalam tahap pembuktian di pengadilan.
Lembaga antirasuah menyerahkan penilaian terhadap alat bukti dan keterangan saksi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Nama Gus Miftah mencuat dalam sidang dugaan korupsi proyek DJKA Kementerian Perhubungan ketika salah seorang saksi, Dheky Martin, mengungkap adanya alokasi dana sebesar Rp100 juta yang disebut diperuntukkan bagi pendakwah tersebut.
Keterangan itu menjadi salah satu fakta yang kini sedang dicermati oleh jaksa dan penyidik KPK untuk memastikan ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara korupsi yang sedang diproses.
Kasus Berawal dari OTT KPK
Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023.
Sejak penanganan perkara dimulai, KPK telah menetapkan 22 tersangka serta dua korporasi sebagai pihak yang diduga terlibat.
Para tersangka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Perhubungan, pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja pengadaan, hingga pihak swasta dan mantan anggota DPR RI.
Kasus tersebut masih terus bergulir di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat maupun aliran dana dalam proyek tersebut.
Ikuti perkembangan berita hukum, KPK, dan isu nasional terkini hanya di JurnalLugas.Com.
(Bowo)
