JurnalLugas.Com – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali dikaitkan dengan dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Ketua Umum Relawan All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai polemik tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari pertarungan politik untuk mengurangi pengaruh Jokowi dan Gibran.
David menduga ada kepentingan politik tertentu yang ingin menurunkan elektabilitas serta daya tawar sejumlah tokoh yang berada dalam satu poros politik.
Menurutnya, kekuatan Jokowi, Gibran, dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi faktor penting apabila ketiganya tetap berada dalam satu koalisi menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Polemik ini kami lihat bisa menjadi bagian dari upaya mendegradasi pengaruh politik,” ujar David, Jumat (11/9/2026).
Ia juga menduga isu tersebut dapat berkembang menjadi upaya untuk merenggangkan hubungan politik antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Menurut David, apabila ketiga tokoh tersebut tetap solid, persaingan menuju Pemilu 2029 dinilai akan menjadi tantangan bagi kelompok politik di luar poros tersebut.
Namun, pandangan itu merupakan penilaian politik dari pihak relawan dan bukan kesimpulan resmi mengenai motif di balik polemik ijazah.
Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, menanggapi dinamika tersebut dengan menekankan prinsip demokrasi. Ia menyebut setiap pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Polemik ijazah Jokowi dan Gibran pun kini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi ikut masuk ke ruang perdebatan politik. Perkembangannya diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik menjelang semakin dekatnya tahapan Pemilu 2029.
Baca berita lainnya
JurnalLugas.Com
(Soefriyanto)
