JurnalLugas.Com – Pemerintah Thailand mengambil langkah tegas setelah tragedi penembakan mematikan di sebuah sekolah. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memerintahkan penghentian sementara penerbitan izin baru untuk membawa senjata api secara nasional selama satu tahun.
Kebijakan tersebut mulai diarahkan untuk memperketat pengawasan kepemilikan senjata sekaligus mencegah terulangnya kekerasan bersenjata di tengah masyarakat.
Anutin mengatakan penangguhan izin tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban, menekan potensi kekerasan, serta mengembalikan rasa aman masyarakat.
Tidak hanya menghentikan penerbitan izin baru, pemerintah juga meminta aparat daerah memperketat proses pemeriksaan bagi masyarakat yang mengajukan izin pembelian senjata api.
Kementerian Dalam Negeri melalui Departemen Administrasi Provinsi menginstruksikan petugas untuk melakukan pemeriksaan latar belakang secara lebih menyeluruh sebelum memberikan izin. Seluruh proses tersebut harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Senjata Api Thailand.
Pengawasan juga akan diarahkan kepada pemilik senjata yang telah memiliki izin. Pemerintah ingin memastikan seluruh pemegang izin tetap mematuhi ketentuan hukum terkait kepemilikan dan penyimpanan senjata.
Dalam aturan yang berlaku, senjata api harus disimpan di rumah. Pemilik tidak diperbolehkan membawa senjata ke tempat umum apabila tidak memiliki alasan yang dibenarkan secara hukum.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada hukuman penjara maksimal lima tahun, denda hingga 10.000 baht atau sekitar Rp5,3 juta, maupun kombinasi keduanya.
Kebijakan pengetatan tersebut muncul setelah insiden penembakan di sebuah sekolah pada Jumat yang menewaskan sembilan orang.
Peristiwa tersebut semakin menjadi perhatian karena sejumlah korban disebut berasal dari lingkungan keluarga pelaku. Kakek dan nenek pelaku yang masih berstatus pelajar turut menjadi korban dalam tragedi tersebut.
Pelaku kemudian mengakhiri hidupnya setelah melakukan penembakan.
Tragedi itu mendorong pemerintah Thailand mengevaluasi sistem keamanan di lingkungan pendidikan sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan.
Menteri Pendidikan Prasert Jantararuangthong telah mengajukan paket keselamatan nasional yang terdiri atas enam langkah kepada Kabinet. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mencegah serangan serupa kembali terjadi di lingkungan sekolah.
Beberapa usulan yang masuk dalam paket tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan mental secara wajib, pelaksanaan latihan menghadapi situasi darurat, serta penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap perundungan dan kepemilikan senjata di lingkungan sekolah.
Langkah pemerintah Thailand menunjukkan bahwa penanganan persoalan senjata tidak hanya diarahkan pada penerbitan izin baru, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pemilik senjata yang telah memiliki izin.
Pemerintah juga berupaya memperkuat sistem pencegahan di sekolah dengan memperhatikan faktor keamanan, kesehatan mental, serta persoalan perundungan yang dapat menjadi pemicu kekerasan.
Penangguhan izin baru selama satu tahun kini menjadi bagian dari respons nasional Thailand setelah tragedi tersebut. Pemerintah berharap kebijakan itu dapat memberikan waktu untuk memperketat sistem pemeriksaan dan mengevaluasi mekanisme pengawasan senjata api.
Pada saat yang sama, penguatan keamanan sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman bagi siswa, guru, serta seluruh masyarakat sekolah.
Baca berita dan informasi terbaru lainnya hanya di JurnalLugas.Com.
(Dahlan)
