JurnalLugas.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan setelah ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Data sementara menyebut 269 siswa dari sejumlah sekolah terdampak dalam kejadian tersebut. Makanan yang dikonsumsi para siswa diketahui berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di lingkungan Kodim 0205/Tanah Karo. Peristiwa ini juga telah mendapat perhatian pemerintah daerah dan pihak terkait.
Dari data awal, korban terbanyak berasal dari SMAN 1 Berastagi dengan 204 siswa. Kemudian terdapat 25 siswa SMA Swasta Bersama dan 40 siswa SMK Swasta Bersama. Sementara data korban dari SMPN 3 Kabanjahe dan SMP Swasta Bersama masih dalam proses pendataan.
Menu MBG yang dibagikan pada hari kejadian terdiri dari sayur kol, wortel dan gulai ikan dencis. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah IV Zulkarnain Barus menduga makanan berbahan ikan tersebut menjadi salah satu titik yang perlu diperiksa untuk mengetahui penyebab kejadian.
Meski makanan berasal dari SPPG Kodim 0205/Tanah Karo, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf Robert Benget Panjaitan memberikan penjelasan mengenai pihak yang mengelola dapur tersebut.
Robert membenarkan bahwa makanan tersebut berasal dari SPPG yang berada di lingkungan Kodim. Namun, pengelolaan operasionalnya disebut bukan dilakukan langsung oleh Kodim.
Menurut Robert, SPPG tersebut dikelola Yayasan Manunggal Kartika Jaya (MKJ) bersama mitra. Sementara Kodim berperan menyediakan lokasi dan memberikan pendampingan.
“Benar berasal dari SPPG, tetapi pengelolaannya oleh yayasan,” kata Robert.
Saat kejadian berlangsung, Robert bersama Bupati Karo ikut memantau kondisi para siswa yang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah daerah menyatakan kondisi para korban secara umum tidak menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan dan diharapkan segera pulih.
Namun, kejadian ini tetap membutuhkan pemeriksaan serius. Sebab, program MBG menyasar anak-anak sekolah dan dilaksanakan dalam skala besar.
Kesalahan dalam pengolahan, penyimpanan, pengemasan maupun distribusi makanan dapat menimbulkan dampak luas apabila tidak segera ditemukan dan diperbaiki.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari tugas Badan Gizi Nasional dalam pemenuhan gizi masyarakat. Perpres Nomor 83 Tahun 2024 menjadi dasar pembentukan BGN sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Karena itu, kejadian di Karo perlu menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses memasak, pengujian makanan, penyimpanan hingga makanan diterima oleh siswa.
Pengawasan keamanan pangan juga tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi kasus. Pemerintah daerah dan pengelola SPPG perlu memastikan prosedur keamanan pangan diterapkan secara konsisten sebelum makanan didistribusikan.
Pedoman pelaksanaan MBG juga telah memasukkan SOP keamanan pangan siap saji yang mencakup tahapan di SPPG, sekolah dan fasilitas kesehatan.
Jika hasil pemeriksaan nantinya memastikan terdapat pelanggaran atau kelalaian, tindakan tegas harus diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan. Evaluasi terhadap operasional SPPG juga perlu dilakukan agar kasus serupa tidak berulang di wilayah lain.
Pemerintah juga perlu memastikan para korban memperoleh penanganan kesehatan secara optimal. Tidak kalah penting, penyebab kejadian harus diumumkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dugaan terhadap salah satu jenis makanan.
Sebab, dugaan bahwa gulai ikan menjadi sumber masalah masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan pengujian keamanan pangan. Dengan demikian, penentuan penyebab tidak dilakukan berdasarkan perkiraan semata.
Bagi orang tua, kejadian ini tentu menimbulkan kekhawatiran. Mereka menyerahkan keamanan makanan anak kepada program pemerintah dengan harapan makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi sekaligus aman dikonsumsi.
“Yang salah harus bertanggung jawab,” tegas salah seorang orang tua korban.
Kasus Karo menjadi pengingat bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima atau banyaknya makanan yang berhasil dibagikan. Faktor keamanan pangan harus menjadi bagian utama dari keberhasilan program.
Semakin besar cakupan MBG, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dan seluruh mitra pelaksana untuk menjaga kualitas makanan. Setiap dapur SPPG harus memastikan makanan yang keluar dari tempat pengolahan benar-benar aman sebelum sampai ke tangan anak-anak.
Pemeriksaan menyeluruh terhadap kejadian di Karo kini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan utama: apa yang menyebabkan ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan MBG, dan apakah terdapat kelalaian dalam proses penyelenggaraannya.
Jawaban atas pertanyaan tersebut bukan hanya penting bagi 269 siswa yang terdampak, tetapi juga menjadi evaluasi bagi pelaksanaan MBG secara nasional agar tujuan meningkatkan gizi anak tidak justru dibayangi persoalan keamanan makanan.
Baca berita terbaru seputar MBG, pendidikan, kesehatan, pemerintahan daerah dan peristiwa nasional di JurnalLugas.Com.
(Agus Sitorus)
